BPS: Presiden Evaluasi Pembangunan dengan Angka Statistik

Mamuju (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik Pusat, Rusman Heriawan, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan evalausi pelaksanaan pembangunan di daerah dengan merujuk pada angka-angka yang disajikan oleh BPS.

"Ini bukan sebuah ancaman bagi BPS, tetapi merupakan motivasi kita khususnya pemerintah daerah untuk menggalakkan pelaksanaan pembangunan secara maksimal untuk kepentingan rakyat di setiap daerah," kata Rusman di Mamuju, Kamis.

Menurutnya, angka-angka statistik yang dijadikan rujukan presiden dalam melakukan evaluasi pembangunan di 33 provinsi di Indonesia.

Karenanya, jajaran BPS di daerah harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dalam memotret setiap perkembangan di daerah mulai dari menghitung survei sosial ekonomi, angkatan kerja, angka pengangguran, perkembangan pertanian, pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga pasar dan sejumlah kegiatan lainnya.

"Kegiatan survei yang dihasilkan melalui BPS akan menjadi tolok ukur oleh kepala negara untuk mengetahui perkembangan di daerah yang nantinya dijadikan patron dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengupayakan tahun 2015 melalui pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MGD`s) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan upaya terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC).

Dia mengemukakan, MDG`s memperlihatkan paradigma pembangunan yang pro orang miskin, pro lingkungan, dan melihat pembangunan secara luas, bukan sebatas pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, kata dia, kesepakatan pencapaian MDG`s merupakan suatu dukungan politik yang sangat penting dari para pemimpin dunia terhadap paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yakni suatu paradigma pembangunan yang berlawanan dengan arus utama pemikiran ekonomi di dunia saat ini.

Kesepakatan pemimpin di dunia kata dia, menyepakati delapan target MDG`s yang harus dicapai pada 2015 yakni pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua penduduk, penyetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian bayi dan balita.

Kemudian kata dia, upayan penurunan angka kematian, pengurangan prevalensi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, perbaikan lingkungan hidup, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan perbaikan sanitasi, serta peningkatan kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk itu, saat mini pemerintah memberikan kepercayaan agar BPS segera berbenah diri untuk melakukan hitung-hitungan angka statistik di daerah dalam mengukur segala pelaksanaan pembangunan di negeri ini termasuk di provinsi Sulbar yang saat ini jauh tumbuh dan mengalami perkembangan yang signifikan.

Rusman menambahkan, untuk membuat MDG`s benar-benar terlaksana sebagai arus utama pembangunan ekonomi Indonesia, maka BPS pun akan diminta guna mengeluarkan statistik MDG`s tiap tiga bulan sekali.

Misalnya, kata dia, angka kemiskinan, angka kematian bayi, angka kecukupan gizi, emisi gas rumah kaca, sanitasi, HIV/AIDS dapat dikeluarkan tiap tiga bulan sekali.(*)
(T.KR-ACO/S016/R009)