"Bila pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan aspirasi rakyat, maka NU akan mendukung penuh kebijakan pemerintah," kata Said saat pembukaan Kongres Gerakan Pemuda Ansor ke-14 di Lapangan Markas Kodam V Brawijaya, Surabaya,
Kamis.
Tetapi, lanjut Said Aqil, itu bukan berarti NU berkoalisi karena NU bukan partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan pemerintah.
"Sebaliknya bila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat, maka NU akan melakukan kritik," katanya.
Namun, tambah kiai alumni Universitas Ummul Qura, Mekah, itu, hal itu juga tidak berarti oposisi karena NU bukan partai politik yang bisa beroposisi.
"Dengan demikian, sikap NU terhadap pemerintah akan lebih proporsional dan rasional. Dan tidak apriori menolak sebagaimana dilakukan kelompok oposisi," tandasnya.
Dengan sikap seperti itu, NU diharapkan akan mampu menjaga keseimbangan kehidupan bernegara.
Said Aqil juga menandaskan bahwa komitmen NU pada bangsa tidak bisa ditawar karena NU terlibat dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga ketaatan NU pada bangsa dan negara ini bersifat mutlak.
Dikatakannya, NU tidak hanya sekedar berperan sebagai 'stakeholder' atau pemangku kepentingan yang tidak memiliki peran apa pun, sebagaimana sering disebut orang.
"NU turut mendirikan negara ini dengan pengorbanan harta dan nyawa. Karena itu NU duduk sebagai 'share holder' (pemilik saham) dalam NKRI ini, sehingga posisinya kuat dan memiliki tanggung jawab terhadap negara ini," katanya.
Sebagai salah satu pendiri NKRI, kata Said Aqil, maka rasa memiliki NU terhadap negara ini sangat tinggi, sehingga NU akan terus membela dan menjaga NKRI.
"Dalam konteks ini, peran GP Ansor sangat diperlukan, bahkan harus menjadi ujung tombak dari gerakan kultural NU dalam menjaga bangsa dan negara ini," katanya.
Kongres GP Ansor dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menag Suryadharma Ali, Menakerstrans Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, Gubernur Jatim Soekarwo, dan sejumlah tokoh lainnya.
Dalam sambutannya saat membuka kongres tersebut Presiden mengimbau para kader GP Ansor menjalankan kongres secara demokratis dan bermartabat.
Salah satu agenda kongres adalah memilih Ketua Umum GP Ansor pengganti Saifullah Yusuf yang kini merupakan salah satu Ketua PBNU dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
(S024/S026)
Pewarta: Suryanto
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
