10 Persen Kementerian "Rapor Merah"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, 10 persen dari 47 kementerian dan lembaga pemerintah , mendapat" rapor merah" akibat kinerjanya yang tidak maksimal.

Ditemui usai menghadiri rapat yang membahas lifting (produksi) minyak mentah yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Kamis, ia mengatakan," "Saya agak lambat kalau dalam matematika. Tapi, ya sekitar segitu (10 persen)".

Kuntoro menjelaskan, laporan evaluasi kinerja para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II telah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (12/1) malam.

"Beliau akan membaca dengan baik (laporan tersebut-red)," katanya, ketika ditanya tanggapan Presiden tentang laporan evaluasi kinerja para menteri tersebut.

Ia mengemukakan, secara umum kinerja para menteri baik namun perlu kerja lebih keras lagi."Kinerja (kementerian) mesti lebih keras lagi," kata Kuntoro.

Sebelumnya, Kuntoro yang ditemui, Selasa di Jakarta, juga mengungkapkan, UKP4 masih memberikan "rapor merah" pada sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapor merah diberikan karena target program kerja kabinet belum tercapai 100 persen hingga akhir tahun lalu.

"Masih ada yang diberi warna merah. Tetapi, saya tak bisa menyebut kementerian dan lembaga mana maupun berapa yang masih tak tercapai targetnya," ungkap Kuntoro. Jumlah kementerian dan lembaga yang dievaluasi UKP4 sebanyak 47 unit.

Ia menambahkan, "Penyebabnya bermacam-macam sehingga target program tak tercapai. Namun, UKP4 memberikan catatan dari penyebabnya itu. Catatan yang disampaikan kementerian dan kelembagaan itu tak akan mengubah penilaian UKP4".

Kuntoro membenarkan, beberapa faktor memang memengaruhi kegagalan pencapaian target program itu. Faktor itu antara lain keterkaitan dengan kementerian lain, seperti masalah regulasi dan pencairan anggaran, serta kehati-hatian dalam menjalankan proyek.

Ia juga menyatakan tak tahu-menahu apakah penilaian dari UKP4 itu akan memengaruhi perombakan (reshuffle) kabinet atau tidak.
(R018/A011/A038)