Mendagri minta pemda perbaiki pengelolaan data COVID-19

Kalau sudah 21 hari ya kemungkinannya cuman ada dua, sembuh atau wafat. Maka data-data perlu dibersihkan yang lewat 21 hari dan dilaporkan sebagai data kasus

Palu (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah agar memperbaiki pengelolaan data penanganan COVID-19, sehingga bisa dilakukan secara optimal.

"Saya juga menyampaikan beberapa hal mengenai pendataan beberapa daerah lain ada yang kurang pas, sehingga data yang masuk salah," ungkap Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, 24 - 25 Septemer 2021.

Kata Tito Karnavian, ada beberapa daerah yang salah dalam memasukkan dalam mengenai kondisi dan situasi COVID-19, akibatnya penentuan level untuk pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun salah.

"Saya tahu misalnya di Kota Poso, jumlah kasusnya mungkin tidak terlalu banyak tapi positif rate-nya jadi tinggi, angka kasusnya tinggi. Saya ada PCR-nya nggak, nggak ada PCR di sana. Jadi jumlah testingnya rendah, kalau yang ditesnya 10 orang yang positifnya lima, positif ratenya disebut 50 persen. Kalau 50 persen, dimatanya pusat ini bahaya, penduduknya 50 persen positif semua, maka harus level empat," ungkapnya.

Belum lagi, kata Tito menyangkut dengan data yang diinput. Beberapa daerah memasukkan data beberapa pekan lalu.

"Beberapa daerah datanya yang masuk harusnya minggu itu juga, karena menentukan level PPKM berdasarkan data pekan/minggu itu juga. Jangan data yang sudah tiga empat minggu berlalu dimasukkan," sebutnya.

"Kalau sudah 21 hari ya kemungkinannya cuman ada dua, sembuh atau wafat. Maka data-data perlu dibersihkan yang lewat 21 hari dan dilaporkan sebagai data kasus," sebutnya.

Tito menegaskan data untuk pelaporan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan, maka datanya harus yang ril di minggu itu.

Tito meminta dalam penanganan penularan COVID-19 di wilayah Sulteng, perlu diprioritaskan di wilayah padat permukiman penduduk seperti di Kota Palu, Luwuk Banggai, Donggala, Tolitoli dan Poso.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah menggenjot vaksinasi di masing-masing daerah untuk membangun kekebalan tubuh masyarakat terhadap COVID.

"Kepala Dinas Kesehatan agar menganalisis, kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia terjadi di daerah mana yang paling banyak, kelompok usianya seperti apa, maka program vaksinasi prioritaskan pada mereka, agar angka kematian menurun," sebutnya.