Tanpa Setor Pajak, RIM Dapat Rp2,2 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperkirakan pendapatan bersih produsen BlackBerry (BB), Research in Motion (RIM), di Indonesia mencapai Rp2,268 triliun per tahun tanpa menyetorkan pajak ke pemerintah Indonesia.

"Dengan rata-rata menagih 7 dolar AS/orang/bulan, RIM menangguk pemasukan bersih Rp189 miliar/bulan atau Rp2,268 triliun/tahun," kata kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto, di Jakarta, Rabu.

Itu uang rakyat Indonesia untuk RIM,"ujarnya.

Ia menegaskan sampai saat ini produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM), dalam mengoperasikan BlackBerry di tanah air tidak menyetorkan pajak sepeserpun ke Indonesia.

Perusahaan itu juga tidak membangun infrastruktur jaringan dalam bentuk apapun di tanah air karena seluruhnya menggunakan jaringan milik enam operator telekomunikasi di Indonesia.

Pihaknya merasa sangat perlu untuk memberikan peringatan kepada RIM yang mengoperasikan BlackBerry di Indonesia.

Saat ini pihaknya mencatat ada sekitar 3 juta pelanggan RIM/BlackBerry (BB) di Indonesia yang terdiri dari 2 juta pelanggan resmi dan 1 juta lainnya "black market".

"Salahkah kita meminta `jatah` buat NKRI seperti tenaga kerja, konten lokal, menuntut untuk menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum dan UU di RI yang berdaulat ini," katanya.

Ia mengatakan, sampai saat ini semua operator lain yang beroperasi di Indonesia sudah menjalankan dan mematuhi UU dan peraturan RI, termasuk membayar BHP frekuensi, pajak, merekrut tenaga kerja lokal, mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu, operator lain yang beroperasi di Indonesia juga telah sepakat untuk bersama pemerintah melakukan upaya memblokir situs pornografi.

"Kelirukah kita jika minta RIM menjalankan UU dan aturan yang sama? Apakah RIM perlu diberi keistimewaan dan perkecualian,"tanyanya.

Pihaknya menegaskan akan terus mengingatkan semua pihak khususnya RIM agar menghormati hukum dan UU di Indonesia sebagai aturan main untuk menggarap pasar telekomunikasi di Indonesia.

"Ini untuk kepentingan yang lebih luas. Diberi sepotong "kue kecil" lantas mati-matian bela asing. Minta hak yang besar untuk bangsa yang terhormat ini," katanya.(*) H016/B008