Presiden: Jadikan Pengurangan Kemiskinan Ideologi Kebijakan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para kepala daerah untuk menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai ideologi dan prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam arahannya pada rapat kerja dengan para kepala daerah di Balai Sidang Jakarta (Jakarta Convention Center), Senin, Presiden meminta, agar para gubernur sampai bupati/walikota senantiasa mengaitkan programnya dengan upaya pengurangan kemiskinan melalui dua jalur, yaitu ekonomi dan program pemerintah yang pro-rakyat.

"Sampai pada saatnya nanti makin susut alokasi pemerintah untuk membantu masyarakat miskin karena ekonomi mengangkat mereka pada hidup yang lebih sejahtera," ujarnya.

Presiden meminta, agar para kepala daerah memberikan perhatian khusus kepada komunitas rawan yang tidak memiliki ketidakpastian hidup sehari-hari seperti nelayan, petani penggarap, dan masyarakat pinggiran perkotaan.

"Kita harus memiliki program yang menjamah komunitas rawan. Saya bersama para menteri tengah memikirkan dan merencanakan kebijakan, program khusus untuk melaksanakan upaya khusus di daerah rawan atau sulit seperti NTT dan Madura. Dalam waktu dekat kita akan melakukan itu dengan anggaran kita miliki, itu juga keadilan," tuturnya.

Dalam arahannya kepada para kepala daerah, Presiden mengingatkan agar program kerja pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 serta APBN 2011.

Selain itu, semua hasil dan capaian pembangunan 2010 agar dijaga dan ditingkatkan serta semua pemangku kepentingan dilibatkan penuh dalam pelaksanaan pembangunan 2011.

"Mulai tahun 2011 kita harus mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang kita miliki. Saya nilai potensi yang kita miliki belum penuh dikembangkan dan digunakan," katanya.

Di antaranya, menurut dia, adalah BUMN yang belum berkembang sesuai potensinya karena hanya memiliki aset Rp2.382 triliun dan seharusnya bisa berkembang lebih besar lagi apabila kreativitas pimpinan BUMN menyaingi pimpinan dunia usaha.

"Swasta kita juga bisa lebih berkembang lagi, jangan hanya berfilsafat bisnis APBN tetapi harus bisnis GDP maka ruang itu akan lebih lebar," katanya.

Presiden juga mengatakan agar mulai 2011 daerah di seluruh Indonesia bisa dikembangkan melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dengan cara pembangunan koridor ekonomi dan kluster ekonomi yang rencana induknya tengah disusun pemerintah.

Demi perkembangan dan pertumbuhan investasi di daerah, Kepala Negara juga mengingatkan kepala daerah agar memastikan program pembangunan infrastruktur dan listrik berhasil baik.

Dalam arahannya, Presiden juga menyatakan peningkatan perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai salah satu program yang akan dijalankan pemerintah pada 2011.

Ia meminta agar para TKI dipastikan mendapatkan pelatihan dan persiapan oleh Perusahaan Jasa TKI swasta.

"Jangan main-main, jangan ada penyimpangan agar TKI kita tidak menjadi obyek pemerasan karena tidak punya modal," katanya.

Ia juga meminta agar TKI dipastikan tahu hak dan kewajibannya termasuk wajib lapor apabila mengalami masalah.

Kepada Menteri Luar Negeri, Presiden juga meminta agar para duta besar dan konsulat jenderal memastikan perwakilan Indonesia di luar negeri aktif dan bertanggungjawab membantu serta melindungi TKI.

Presiden juga menyatakan pemerintah bisa saja memberlakukan moratorium sementara kepada negara penerima TKI yang lalai dan tidak bertanggungjawab dalam memperlakukan tenaga kerja asal Indonesia.
(T.D013*G003/B013/P003)