IKA PMII harap Munas NU beri rekomendasi penyelesaian masalah bangsa

menghasilkan keputusan-keputusan yang objektif dan rasional, termasuk berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) berharap Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama memberikan rekomendasi penyelesaian masalah bangsa, utamanya dalam pengendalian pandemi COVID-19.

"IKA PMII juga berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU berjalan lancar dan tertib, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang objektif dan rasional, termasuk berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU," ujar Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ahmad mengatakan penyelenggaraan Munas dan Konbes NU harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa. Selain itu, ia juga mendorong agar PBNU melakukan evaluasi kaderisasi dan IKA PMII bisa terlibat lebih intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan program di PBNU.

"Kami juga ingin memastikan bahwa Ketua Umum PBNU yang terpilih dalam Muktamar 34 adalah kader terbaik NU," kata dia.

Menurutnya, IKA PMII telah berkomunikasi dan koordinasi secara internal yang membahas dinamika aktual dan harapan besar terhadap keberlangsungan NU di Indonesia.

Mereka juga telah beraudiensi dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj untuk mendiskusikan atas berbagai dinamika NU, keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan.

"Ketum PBNU sangat berharap kepada jajaran IKA PMII di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam rumah besar umat Islam Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama akan menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar pada 25-26 September 2021 di Jakarta yang di dalamnya akan menyoroti masalah dalam negeri seperti kesehatan, polhukam, pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat.

Ketua Dewan Pengarah Munas-Konbes NU Ahmad Ishomuddin mengatakan forum tertinggi kedua di bawah Muktamar NU ini akan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang. Selain itu, keputusan-keputusan yang muncul akan dibawa ke Muktamar.

"Mayoritas tentang masalah negara dan bangsa terkini. Mulai dari urusan keumatan seperti dakwah digital (Waqi'iyah), isu tematik (Maudzuiyah), maupun masalah-masalah hukum (Qanuniyah) terkini," kata Ahmad.