Indonesia Menerapkan Empat Jalur Strategi Pembangunan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia menerapkan empat jalur strategi pembangunan pada 2011.

"Menggunakan strategi empat jalur...yaitu pembangunan yang pro-pertumbuhan, pro-lapangan pekerjaan, pro-pengurangan kemiskinan dan pro-pengelolaan lingkungan," kata Presiden Yudhoyono saat menyampaikan sambutannya pada rapat kerja gubernur di Balai Sidang Jakarta, Senin.

Presiden menekankan bahwa yang diharapkan dari suatu keberhasilan pembangunan di Indonesia bukan sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga penurunan angka kemiskinan.

"Yang kita kejar bukan hanya mencapai pertumbuhan tinggi tapi disamping pertumbuhan harapan kita tinggi diatas 6 persen diatas 7 persen juga memastikan kemiskinan terus turun," ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa kebijakan itu selaras dengan rancangan pertumbuhan ekonomi dunia sebagaimana yang disepakati oleh kelompok ekonomi 20 (G20).

"Di tingkat dunia G20 telah memutuskan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia mendatang adalah pertumbuhan yang kuat, berimbang dan berkelanjutan," katanya.

Namun, lanjut Presiden, bagi Indonesi rumusan tersebut tidak cukup karena belum berwawasan keadilan sehingga Pemerintah Indonesia menambahkan satu rumusan lagi yaitu inklusi selain tentu saja tetap berwawasan lingkungan.

Rapat kerja yang dihadiri oleh para menteri kabinet, gubernur, bupati dan walikota itu dibuka sekitar pukul 09.00 wib oleh Presiden Yudhoyono lalu setelah istirahat kopi dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Presiden Boediono mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2011 dan para menteri koordinator.

Rapat kerja dengan seluruh gubernur telah diselenggarakan sebanyak empat kali sejak Presiden Yudhoyono menjabat kedua kali pada 2009.

Tema rencana kerja pemerintah pada 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah".

Sesuai tema tersebut, prioritas nasional yang ingin dicapai pemerintah pada 2011 antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.

Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 pada akhir Desember 2010 yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya agar sejak hari pertama tahun 2011 seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja.

Menurut Presiden Yudhoyono dalam pidatonya pada penyerahan DIPA Desember 2010, faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.
(ANT/A024)