Sultra Tunggu Rumah Sakit Bertaraf Internasional

Kendari (ANTARA News) - Kondisi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terletak di jalan Sam Ratulangi, Kota Kendari, dinilai banyak orang sudah tidak memadai dan tidak layak untuk disebut sebagai kegiatan pelayanan masyarakat secara umum.

Alasanya, sangat sederhana, selain karena area yang sudah sempit dan sumpek, juga berada di kawasan tengah kota dan penduduk padat, sehingga bila dibiarkan begitu saja maka, proses pelayanan kesehatan masyarakat tidak bisa optimal.

"Sangat wajar bila pemerintah provinsi, melalui program Bangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas) dengan tiga program unggulan yakni bebas biaya operasional pendidikan, bebas biaya pelayanan kesehatan gratis dan bantuan dana `block grant` kepada setiap desa dan kelurahan sebesar Rp100 juta per tahun dapat terwujud dan diteruskan," kata Andi Rahman, tokoh masyarakat di Kota Kendari.

Menurut dia, program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu merupakan harapan yang sudah lama dinanti bagi masyarakat Sultra, meskipun secara umum belum semuanya tersentu secara keseluruhan namun upaya pemerintah itu sudah dinilai cukup luar biasa untuk diteruskan.

Harapan masyarakat di Sultra untuk mendapatkan pelayanan gratis terus mendapat perhatian baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif.

"Saya menilai, fasilitas RSUD Sultra saat ini tidak layak menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat umum karena tidak mampu lagi menampung pasien yang datang berobat di rumah sakit ini," ujar Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, belum lama ini.

Ia mengatakan, fasilitas RSUD Sultra yang ada sekarang sebaiknya dijadikan fasilitas rumah sakit khusus pelayanan kesehatan secara gratis, sedangkan pembangunan RSUD provinsi yang sedang dibangun pemerintah di kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga dengan bertaraf internasioan diharapkan pada akhir tahun 2011 dan paling lambat 2012 sudah bisa dimanfaatkan.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, pada dasarnya pihak dewan sangat merespon penyelesaian pembangunan rumah sakit itu dengan harapan, tidak semata membebankan pembiayaan melalui APBD Sultra tetapi juga harus ada dari bantuan pemerintah pusat termasuk kalangan dunia usaha yang berinvestasi di Sultra.

"Dengan kehadiran RSUD provinsi yang bertaraf internasional, peluang berobat bagi masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan yang memadai akan semakin baik dan terjangkau," katanya.

Hal yang menyedihkan adalah masih adanya keluhan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak kedaulatan pelayanan kesehatan mereka sering diabaikan, akibatnya mereka lebih memilih berobat ke dukun.

Rumah sakit cenderung mengendepankan komersialisasi dibanding kepentingan sosial, bahkan pemerintah ada yang menjadikan rumah sakit menjadi salah satu ladang untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD).

Satu-satunya yang diharapkan masyarakat miskin adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan itu sudah ada diterapkan di Sultra melalui Program Jamkesmas Bahteramas di lingkup Dinas Kesahatan Sultra.

Gubernur Sultra, H. Nur Alam, pada berbagai pertemuan mengungkapkan, harapan pemerintah Sultra untuk membangun RSUD provinsi berttaraf internasionalp akan segera terwujud, dengan harapan semua pihak bisa ikut membangun penyelesaian rumah sakit itu yang kini kondisi fisik bangunannya sudah memasuki tahap perampungan.

"Kalau bisa saya katakan bahwa pembangunan RSUP di Kelurahan Baruga itu sudah mencapai 80 persen selsai dan diharapkan pada akhir 2011 sudah selesai," katanya.

Ia mengemukakan, untuk merampungkan seluruh bangunan termasuk berbagai sarana dan fasilitas pendukung lainnya masih membutuhkan dana kuirang dari Rop200 miliar.

Kerja maraton untuk menyelesaiakn RSUD itu, menurut dia, adalah prioritas utama di masa periode pertama masa jabatannya bersama HM Saleh Lasata sebagai wakil gubernur terhitung saat dirinya dilantik 18 Februari 2008.

"Jadi sebulan lagi saya memasukui tiga tahun masa jabatan sebagai gubernur, artinya bahwa dengan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional itu harus segera terwujud," ujaranya.

Dikatakannya, fasilitas RSUD Sultra saat ini dianggapnya sudah idak layak menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat karena tidak mampu lagi menampung pasien yang datang berobat di rumah sakit ini.

Oleh karena itu, kata dia, sejak dua tahun masa pemerintahannya telah mengalokasikan dana lebih dari Rp220 miliar untuk pembangunan RSUD yang baru di Kelurahan Baruga, sekitar 6-7 kilometer dari lokasi RSUD sekarang, dengan bertaraf internasional. Jumlah dana tersebut selain dari APBD Sultra juga diharapkan dana "sharing" dari APBN.

Kehadiran RSUD setelah dibangun nanti akan menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat umum, sedangkan fasilitas RSUD sekarang di jalan Sam Ratualangi, Kelurahan Kemaraya ini akan dijadikan rumah sakit khusus untuk semua kegiatan pelayanan kesehatan secara gratis sehingga pelayanannya terpisah dan akan memudahkan masyarakat untuk dapat berobat.

Ketua DPW PAN yang sudah tiga periode itu mengungkapkan, pengadaan rumah sakit khusus pelayanan kesehatan secara gratis nantinya, selain diperkuat dengan sumber daya manusia, khususnya tenaga perawat dan dokter, serta sarana kesehatan yang memadai, juga di lokasi rumah sakit itu disediakan pusat pelayanan Askes bagi masyarakat yang akan berobat secara gratis.

Ia menambahkan, berdasarakan data Biro Pusat Statistik (BPS) Sultra, sektor kesehatan Sultra selama pemerintahanya khususnya dari segi usia harapan hidup terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang lebih baik.

Usia harapan hidup perlahan tapi pasti, artinya terus mengalami peningkatan yang cukup berarti dimana, pada tahun 2007 usia harapan hidup mencapai angka 69,1 persen dan pada tahun 2009 berhasil naik hingga mencapai angka 70,4 persen.

Begitu pula dengan angka kematian bayi pada tahun 2007 cukup tinggi hingga mencapai 44 persen dan pada 2009 berhasil menekan hingga mencapai angka 11,6 persen.

Pemerintah Sultra telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kasus ini, sehibngga angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, menurun drastis. Termasuk presentasi gizi buruk dimana pada tahun 2005 mencapai 10,04 persen dan tahun 2009 turun hingga mencapai angka 3,5 persen.

Dengan perhatian pemerintah terhadap kesehatan secara menyeluruh cukup besar itu, Pemerintah Provinsi kembali akan mengalokasikan dana APBD sekitar Rp300 miliar,

"Anggaran yang diplotkan itu ke Dinas Kesehatan itu cukup besar karena mencapai sekitar 20 persen dari total APBD 2011 Sultra," kata Kepla Dinas Kesehatan Sultra, dr Amin Yohanis.

Menurut dia, dana sebesar itu termasuk untuk membiayai salah satu pilar program Bangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas), yakni program kesehatan gratis kepada masyarakat miskin hingga ruang inap kelas III.

Tetapi dana yang akan lebih besar terserap, adalah untuk membiayai lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultra yang baru di Kelurahan Baruga.

"Pemerintah memang sengaja memberikan prioritas anggaran besar terhadap lanjutan pembangunan RSUD Sultra tersebut, agar bisa digunakan pada akhir tahun 2011 atau awal 2012 mendatang," katanya.

Ia menambahkan, selain untuk membiayai progam kesehatan gratis dan pembangunan lanjutan RSUD Sultra, alokasi dana tersebut juga akan digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kendari.
(T.A056/P003)