Saatnya Presiden dan Demokrat Perkuat Lagi Koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, setelah PDI Perjuangan mempertegas penolakannya untuk bergabung dalam Pemerintahan SBY-Boediono, kini kewajiban moral Presiden dan Partai Demokrat membangun lagi soliditas koalisi.

"Ini penting sekali demi terwujudnya pemerintahan yang efektif pasca penolakan PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi yang sudah dipertegas dan dipastikan oleh tokoh senior partainya pak Taufik Kiemas," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Bambang menilai pernyataan Taufik Kiemas itu adalah sikap final PDI-P.

"Sebab, pernyataan TK (Tafik Kiemas) yang menolak koalisi transaksional itu sangat bertolakbelakang dengan sikap serta kecenderungannya selama ini. Bahkan, muncul kesan, TK terus berusaha melunakkan ketegasan sikap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri," sambungnya.

Bambang menaksir kader akar rumput PDI-P di mengecam TK karena mendorong partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan SBY-Boediono.

"Esensi pernyataannya itu memberi kita bukti bahwa TK pun sudah bisa menerima harga mati sikap dan posisi PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang," tandasnya.

Pesan PDI-P itu juga secara tidak langsung mengharuskan Presiden dan Partai Demokrat mengonsolidasi lagi soliditas koalisi. "Potensi keretakan koalisi akhir-akhir ini harus diakhiri," tegasnya.

Bambang mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak bersikap kekanak-kanakan. "Jangan lagi meneror anggota koalisi dengan isu `reshuffle`. Percayakan saja persoalan `reshuffle` kabinet pada hak prerogatif Presiden," katanya.

Ia menilai isu `reshuffle` yang berkepanjangan membuat pemerintahan tidak efektif dan membuas masyarakat bosan.

"Bahkan citra Pemerintah menjadi buruk karena sudah muncul kesan Pemerintah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri," ujarnya.

Isu itu juga membuat Presiden dan Partai Demokrat terlihat oleh rakyat hanya sibuk mengamankan kekuasaan sehingga kurang peduli pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Jangan sampai rakyat semakin muak," demikian Bambang.

M036/AR09