Sri Mulyani: Pembiayaan investasi capai Rp61,8 triliun per Agustus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi pembiayaan investasi sejak Januari hingga Agustus 2021 telah mencapai Rp61,8 triliun.

"Performa tunai APBN kita kemarin cukup baik sehingga kami bisa merealisasi investasi ini secara lebih dini," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, ia mengatakan realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai 33 persen dari target 2021, sangat tinggi jika dibandingkan realisasi Agustus 2020 yang hanya mencapai 11 persen.

Bendahara Negara memerinci, realisasi investasi tersebut telah dicairkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp20 triliun, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp12,5 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) Rp11,1 triliun.

Kemudian, untuk pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah senilai Rp10 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp6,2 triliun, serta Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp dua triliun.

"Kami berharap berbagai injeksi ini semuanya mengalir manfaatnya langsung ke masyarakat," tegas Sri Mulyani.

Adapun untuk bulan Agustus 2021 saja, ia menuturkan bahwa realisasi pembiayaan investasi adalah sebesar Rp13,27 triliun.

Secara perinci, pembiayaan investasi diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya sebesar Rp6,21 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera, melalui pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas tol, yaitu Sigli-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Linggau-Bengkulu.

Selanjutnya, Sri Mulyani menuturkan pembiayaan investasi diberikan kepada LMAN senilai Rp5,56 triliun untuk melaksanakan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut, PPDPP diberikan sebesar Rp1,5 triliun untuk melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), guna meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) kepada kredit perumahan dengan target pembuataan 157.500 unit rumah.