Pemerintah Konversi Dua Juta Hektar Lahan Baru

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan membuka tambahan lahan untuk tiga komoditas pangan seluas dua juta hektar sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian Suswono seusai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat malam, mengatakan tiga komoditas pangan tersebut adalah tebu, kedelai dan padi.

"Ada komitmen sebanyak 2 juta hektar, diantaranya tebu 500.000 hektar, kedelai 500.000 hektar, dan 1 juta hektar untuk padi," ujarnya.

Ia mengharapkan pembukaan lahan baru tersebut dapat mendorong produksi pangan dan memmenuhi kebutuhan pangan secara nasional.

Sementara hasil lain dari rapat koordinasi adalah pemerintah akan terus melaksanakan program-program sosial semisal BOS, dan pemberian raskin secara tepat waktu, kemudian pemerintah akan memberikan bantuan 1000 alat pengering di sentra-sentra produksi gabah agar pada musim hujan kualitas gabah tetap bisa dipertahankan.

Selain itu, pemerintah akan mengefektifkan dana cadangan sebesar Rp3 triliun dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu yang terfokus pada pangan.

Pemerintah pada kesempatan yang sama juga akan terus menyediakan cadangan stok beras sebesar 1,5 juta ton dan melakukan operasi pasar secara insentif dengan volume besar.

"Saat ini operasi pasar masih 2.000 ton per hari dan akan dilipatgandakan menjadi 4.000 ribu ton per hari. OP beras tersebut diikuti dengan kegiatan OP pada minyak goreng dan komoditi yang harganya meningkat," ujar Mentan.

Kemudian, melakukan kebijakan fiskal untuk semua produk makanan utama yang memberikan dampak kenaikan harga tinggi dan mengeluarkan dua Inpres tentang fleksibilitas Bulog untuk membeli gabah dan beras sehingga tidak hanya terpaku pada satu kualitas saja.

Secara keseluruhan, pemerintah juga melakukan intervensi menggunakan instrumen fiskal dan perdagangan yaitu melakukan impor bagi komoditi yang diperlukan, mengurangi biaya perdagangan dengan menghapus bea masuk, penerapan `jalur hijau? bagi impor komoditi pangan, dan menyederhanakan tata niaga komoditi pangan.

Selanjutnya, melakukan pengamanan pasokan dalam negeri dengan memastikan rencana produksi terlaksana dengan baik, serta menyiapkan rencana kontijensi untuk menghadapi dampak anomali iklim serta meminimumkan dampak gejolak situasi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan atau berpendapatan rendah.

Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga mengkhawatirkan kenaikan harga pangan dapat meningkatkan angka kemiskinan dari 13,3 persen menjadi 14,5 persen pada 2011.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat miskin sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bahan pangan karena dua pertiga dari konsumsi mereka adalah pada konsumsi pangan, sementara golongan lain lebih terpengaruh pada keniakan bahan bakar minyak (BBM).

Sementara berdasarkan realisasi harga pangan pada Desember 2010, diperkirakan tren kenaikan harga komoditas masih akan terjadi hingga Maret 2011.

Berdasarkan data dinyatakan bahwa posisi harga beras pada Desember 2010 dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (year on year) rata-rata naik sebesar 30,8 persen atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan Desember 2009 dari posisi Desember 2008 sekitar 6,1 persen.

Sedangkan pada periode yang sama, kenaikan harga juga terjadi pada jenis komoditas lainnya, antara lain cabai merah naik 101,3 persen, cabe rawit 140,06 persen, minyak goreng curah 28,61 persen, dan gula pasir 9,32 persen.

Walaupun demikian, kenaikan sejumlah harga komoditas pangan pada 2010 hanya menyumbang inflasi sebesar 15,6 persen, lebih rendah daripada 2008 yang mencapai 20 persen, dan 2006 sebesar 18 persen. (*)

(T.S034/Y006/R009)