Jubir: Level PPKM tidak bisa turun jika vaksinasi belum capai target

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bisa turun jika vaksinasi belum mencapai target.

"Kita ketahui sejak pekan lalu penentuan level PPKM ditambahkan elemen cakupan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis pertama untuk lansia," ujar Siti Nadia dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan syarat penurunan PPKM level 3 menjadi level 2 harus didukung dengan cakupan vaksinasi dosis pertama minimal 50 persen dari jumlah penduduk secara umum dan vaksinasi dosis pertama untuk lansia minimal 40 persen dari penduduk lanjut usia (lansia).

Untuk syarat penurunan PPKM level 2 menjadi level 1, lanjutnya, harus didukung dengan cakupan vaksinasi dosis pertama 70 persen penduduk secara umum dan 60 persen vaksinasi pada lansia.

"Penilaian terhadap cakupan vaksinasi aglomerasi akan mengikuti kabupaten/kota dengan capaian vaksinasi terendah, seperti di wilayah Jabodetabek," katanya.

Ia menyampaikan cakupan vaksinasi di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi belum mencapai angka 50 persen, sehingga keseluruhan Jabodetabek belum bisa turun PPKM level dua.

Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat yang telah membantu dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia hingga kondisi menjadi semakin baik.

Indonesia mencatatkan tren penurunan kasus COVID-19 dan angka kematian. "Tentunya hal ini menjadi berita yang baik untuk kita semua," ujar Siti Nadia.

Pada pekan ini, katanya, secara nasional terjadi penurunan kasus mingguan sebanyak 40 persen dan penurunan jumlah kematian sebesar 48 persen jika dibandingkan pada pekan sebelumnya.

"Namun, masih ada beberapa provinsi yang mencatatkan insidensi dan angka kematian relatif tinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bangka Belitung," katanya.

Ia mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menjaga pemeriksaan (testing) mingguan nasional. "Saat ini sudah mencapai lebih dari standar WHO, yaitu 1 orang yang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu, yang merupakan parameter surveilen yang komprehensif," paparnya.

Ia mengatakan seluruh provinsi telah mencapai standar minimal tersebut, dengan beberapa provinsi yang mencatatkan testing rate cukup tinggi, yaitu Provinsi Bali, Riau, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut dia, positivity rate mingguan nasional juga sudah mencapai 1,9 persen, kurang dari 5 persen sesuai dengan standar WHO. "Seluruh provinsi (34 provinsi) telah mencapai target positivity rate kurang dari 5 persen," kata Siti Nadia.