Suryadharma Ali: Waspadai Anomali Politik

Makassar (ANTARA News) - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengingatkan jajaran pengurus partai tersebut untuk mewaspadai anomali politik ke depan dan siap menghadapinya dengan konsolidasi serta merapatkan barisan kekuatan seluruh pengurus partai.

Pernyataan itu ia ungkapkan ketika membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana, Makassar, Jumat.

Acara akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Hari Lahir PPP Sulsel yang ke-38 tahun yang dihadiri para tokoh partai tersebut. Muswil ini berlangsung merah dan para kader partai itu mengenakan atribut partai warna hijau.

Suryadharma Ali mengatakan, konsolidasi partai amat penting dalam menghadapi Pemilu 2014. Namun jika diibaratkan cuaca, keadaan perubahan cuaca yang disebut sebagai anomali bisa terjadi dalam politik.

Cuaca bisa berubah seketika. Ketika diprediksi tak harus hujan, malah bisa terjadi sebaliknya turun hujan, katanya.

Anomali bisa terjadi dalam politik. Anomali politik, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa diprediksi, yakni tiba-tiba keluar dari kebiasaan hukum alam, katanya.

Hal ini harus diwaspadai oleh para kader partai PPP. Ke depan, yang harus diwaspadai adalah di antaranya pembahasan Undang Undang Politik, yaitu dinaikkannya angka parliamentary treshold (PT).

Menurut dia, hal ini dapat mengganggu kelangsungan hidup partai menengah.

Ia mengatakan, PPP tetap berharap PT 2,5 persen, tapi bisa berlaku secara nasional. Dengan PT 2,5 persen saja demokrasi sudah tidak bulat. "Ada sejumlah suara di parlemen yang tidak terwadahi," tegas Suryadharma Ali.

Hal lain adalah memperbanyak dapil (daerah pemilihan), yang menurut dia, sebagai strategi partai besar membunuh partai menengah dan kecil.

"Ini berarti kembali ke semangat Orde Baru, yang hanya tiga partai. Ujungnya, dapat menyulut disharmoni sosial dan politik karena antipluralisme politik," katanya.

Semua itu, menurut dia, sama dengan demokrasi tirani atau tirani politik.

Untuk itu ia berharap PPP di seluruh jajaran harus melakukan konsolidari internal organisasi, konsolidasi sumber daya manusia dengan memaksimalkan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai parpol.

Konsolidasi ideologi dengan menyertakan peran masyarakat amat penting dengan meningkatkan penghayatan terhadap agama dan pembentukan akhlak mulia, ucapnya menjelaskan.(*)

(T.E001/P004/R009)