Medan (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Sumatera Utara Parlindungan Purba mengaku sedih karena pemerintah provinsi dan instansi terkait tidak mampu menyediakan anggaran pembebasan lahan bagi pembangunan Waduk Lau Simeme.
"Menyedihkan karena tidak mampu disediakan meski sangat penting," katanya usai meninjau kanal pengendalian banjir di Medan, Jumat.
Ia menyebutkan, infrastruktur pengendalian banjir yang ada saat ini kurang mampu mengurangi potensi banjir di Kota Medan dan sekitarnya.
Hal itu disebabkan kapasitas air yang ditampung tidak sesuai dengan debit yang datang, apalagi jika kawasan hulu mengalami curah hujan yang tinggi.
Kenyataan itu dapat dilihat dari musibah banjir yang merendam ribuan rumah di sejumlah kelurahan di Kota Medan pada Kamis (6/1).
Salah satu cara yang dinilai efektif untuk mengurangi potensi banjir adalah membangun Waduk Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.
Sayangnya, kata Parlindungan, Pemprov dan berbagai pihak yang berwenang dalam pengalokasian anggaran pembebasan lahan waduk itu tidak memberikan perhatian serius.
Padahal, anggaran yang perlu dikeluarkan tidak terlalu besar karena di lokasi itu hanya tinggal 22 kepala keluarga (KK) lagi yang harus mendapatkan ganti rugi.
"Bagaimana pun, pemerintah harus cepat membebaskan lahan dan membangun Waduk lau Simeme," katanya.
Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Pengelolaan Sumber Daya Air Sumut (PSDA) Pardomuan Gultom mengatakan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Medan kurang berjalan meski sangat mendesak.
"Kita serba lambat," katanya.
Ia menyebutkan, master plan pembangunan Waduk Lau Simeme itu sudah dibuat sejak tahun 1990 karena menyadari besarnya potensi banjir di Kota Medan.
Bahkan, Dirjen PSDA Kementerian Pekerjaan Umum sudah tiga kali mengunjungi kanal pengendali banjir di Medan untuk melihat kemungkinan terealisasinya pembangunan Waduk Lau Simeme.
"Dirjen (PSDA) lama (Irwan Nursyirwan Diar, red) dua kali. Dirjen yang baru (Mochammad Amron) satu kali," katanya.
Namun, kata Pardomuan, meski perencanaannya telah matang, tetapi pembangunan Waduk Lau Simeme belum dapat dilakukan karena masih ada 22 KK lagi yang masih memiliki lahan itu.
Meski jumlah anggaran pembebasan diperkirakan tidak terlalu besar, tetapi Pemprov Sumut belum menyiapkannya sehingga pembangunan waduk itu tidak kunjung dapat dilakukan.
Pardomuan Gultom mengaku sedih jika melihat kondisi infrastruktur pengendali banjir di Sumut, apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas yang dimiliki provinsi lain seperi Aceh dan Sumatera Barat.
"Jangankan dengan provinsi di Jawa, dengan Aceh dan Sumatera Barat saja kita sudah kalah jauh," katanya.(*)
(T.I023/R014/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
