Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar menyampaikan tiga perkembangan di tingkat kawasan dan global, salah satunya pembentukan kerja sama keamanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau dikenal dengan AUKUS.

"Pada tanggal 15 September lalu diumumkan 'Enhance Trilateral Security Partnership' atau AUKUS yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Australia," kata Mahendra dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan banyak pihak yang melihat pembentukan AUKUS tersebut sebagai manifestasi rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik.

Karena itu, menurut dia, diprediksi isu terkait kondisi di kawasan Indo-Pasifik akan mewarnai situasi pada tahun 2022.

Baca juga: Kemenlu: Dua ABK WNI dalam kondisi aman ditampung KBRI Muscat

Mahendra menyampaikan perkembangan lain adalah berbagai pertemuan tingkat tinggi telah dan sedang digelar dalam kerangka serta di luar rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama mengenai pandemi COVID-19 dan perubahan iklim.

"Presiden AS Joe Biden menggelar pertemuan di waktu yang hampir berdekatan dengan jadwal Sidang Majelis Umum PBB, pertama terkait fokus global menangani isu energi yang berdampak pada perubahan iklim pada 17 September. Kedua mengenai COVID-19 dilaksanakan malam ini. Presiden Joko Widodo diundang dalam kedua pertemuan tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB dilakukan beberapa pertemuan terkait energi, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19.

Baca juga: Kemlu: Perdagangan internasional kunci pemulihan ekonomi Indonesia

Menurut dia, berbagai pertemuan tersebut menandakan bahwa isu kesehatan, perubahan iklim masih dan akan mewarnai agenda global tahun 2022.

Mahendra mengatakan perkembangan lain di tingkat kawasan dan global adalah isu mengenai pembentukan pemerintahan sementara di Afghanistan pada tanggal 7 September 2021.

"Menyikapi pembentukan pemerintahan sementara itu banyak pihak yang menyampaikan pesimisme terhadap pemerintahan baru di Afghanistan," katanya.

Dia mengatakan Indonesia harus menunggu pembentukan pemerintahan permanen di Afghanistan dengan tetap terus menyuarakan harapan adanya perubahan besar di negara tersebut.

Baca juga: Komisi I DPR RI: Tidak ada tambahan anggaran untuk Kemenlu

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021