BNPB: Perlu kolaborasi pentahelix perbanyak Desa Tangguh Bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan perlu kolaborasi pentahelix untuk membangun dan memperbanyak Desa Tangguh Bencana di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat tangguh menghadapi bencana.

"Untuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, kami perlu melakukan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga, dengan pemerintah daerah ataupun lembaga internasional atau lokal karena BNPB tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Hadi Sutrisno dalam webinar Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Melalui Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Jakarta, Rabu.

Konsep pentahelix adalah melibatkan multipihak yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.

Hadi menuturkan untuk dapat mengembangkan dan memperbanyak Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, tidak cukup hanya dilakukan BNPB sendiri, tapi perlu kolaborasi dari berbagai kementerian/lembaga dan pihak.

Hadi menuturkan sejumlah kementerian/lembaga memiliki kegiatan serupa dengan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, namun dengan nama program atau kegiatan yang bisa saja beragam misalnya Program Kampung Iklim yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan semacam itu merupakan upaya yang mencerminkan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

Oleh karenanya, lanjut Hadi, perlu sinkronisasi program atau kegiatan dengan kementerian/lembaga, dan lembaga internasional atau lokal sehingga memaksimalkan kegiatan penguatan desa/kelurahan.

Selain itu, Hadi mengatakan perlu adanya sistem informasi digital yang dapat menampilkan peran multipihak dalam penguatan di desa/kelurahan.

Hadi mengatakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan melalui sejumlah strategi yakni pelibatan seluruh lapisan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan kesadaran, pemaduan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan, serta dukungan pemerintah.

Menurut dia, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana juga harus diupayakan bisa dilakukan secara masif di desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia karena Indonesia merupakan negara rawan bencana.