28 WNI di Pantai Gading Masih Aman

Jakarta (ANTARA News) - Duapuluh delapan warga negara Indonesia yang berada di Pantai Gading dipastikan masih dalam kondisi aman dan belum perlu dievakuasi, meski situasi di negara itu kian memanas pascapemilihan presiden akhir tahun lalu.

"Masih tersisa 28 orang WNI di Pantai Gading ... namun mereka masih dalam komunikasi dengan KBRI Dakar (Senegal) dan informasi terakhir mereka berada dalam kondisi baik," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Jubir Kemlu menjelaskan bahwa semula ada 40 WNI di Pantai Gading yang bekerja untuk PT Alfa Laval Indonesia dan PT Wilmar yang bergerak di bidang pengembangan kelapa sawit, namun pada Desember 2010 telah pulang ke tanah air sebanyak 12 orang sehingga sisanya 28 orang.

"Ke-28 orang ini kontraknya selesai pada April 2011," katanya.

Menurut Michael, sekali pun ke-28 WNI tersebut masih berada di Pantai Gading namun KBRI Dakar aktif menjalin komunikasi dengan mereka untuk memastikan keselamatan mereka sehingga seluruh WNI tetap dalam pantauan KBRI.

"Sejauh ini belum dievakuasi namun jika situasinya memburuk (tentu) dapat secepatnya dievakuasi karena komunikasi telah terjalin baik," ujarnya.

Sementara itu laporan Misi PBB di Pantai Gading (UNOCI) pekan ini menyebutkan jika sedikitnya 210 orang tewas di Pantai Gading sejak konflik dalam pemilihan presiden memuncak pada pertengahan Desember.

Jumlah itu mencakup mereka yang tewas selama krisis antara para pendukung Presiden Laurent Gbagbo dan calon yang menurut dunia internasional menang dalam pemilihan presiden 28 November 2010, Alassane Ouattara, serta kerusuhan etnik di wilayah barat negara itu.

Jumlah kematian itu juga mencakup mereka yang tewas sejak pasukan yang setia pada Gbagbo menembak mati sejumlah pendukung Ouattara yang berpawai pada 16 Desember.

Ouattara tetap dikepung di markas sementara kampnya di sebuah kawasan hotel di Abidjan meski upaya penengahan regional dilakukan untuk mengakhiri ketegangan mematikan itu.

Pada Jumat (7/1) Pemerintah Pantai Gading pimpinan Laurent Gbagbo yang mendapat tekanan masyarakat internasional telah mengusir duta besar Inggris dan Kanada setelah kedua negara itu mengatakan mereka tidak lagi menerima duta besarnya.

(ANT/S026)