Sejumlah Negara Bantu Pendirian Institut Perdamaian dan Demokrasi

Gianyar, Bali (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan sejumlah negara mendukung pendirian Institut Perdamaian dan Demokrasi lewat program dan dana.

"Banyak negara yang datang menawarkan bantuan. Jadi kami sebetulnya sudah memperoleh lebih dari yang ditawarkan Australia, seperti dari Norwegia dan Belanda," kata Hassan usai rapat Badan Pelaksana Bali Demokrasi Forum (BDF) yang dimpimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Tampak Siring Gianyar Bali, Sabtu.

Menurut Hassan, selain Australia yang siap memberikan 3 juta dolar Australia, negara-negara seperti Norwegia, Belanda dan beberapa negara Asia dalam waktu dekat akan menindaklanjuti komitmennya.

"Dalam waktu dekat akan kita tindaklanjuti untuk digunakan sebagai modal dasar lembaga ini. Selain itu ada juga dana-dana yang ditawarkan untuk membantu program sehingga kita optimis mendapat dana, selain dari dana yang kita usahakan sendiri," papar Menlu.

Menlu menjelaskan, dari dalam negeri dana akan diperoleh dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan anggaran Departemen Pendidikan Nasional untuk Univertas Udayana (Unud).

"Belum ada rincian berapa untuk anggaran sarana fisik dan berapa untuk kegiatan tahunan," katanya seraya menyatakan Unud telah menyediakan 5 hektar lahan dan bangunan yang terletak di Jimbaran.

"Sekretariat sudah berjalan dengan tempat di rektorat Unud. Pada bulan Maret kegiatan akan mulai berjalan dengan empat materi kuliah," katanya.

Pada rapat itu beberapa pejabat tinggi negara hadir seperti Menteri Keuangan/pelaksana tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Rapat itu adalah kelanjutan dari peresmian "Institute for Peace and Democracy" di Universitas Udayana Bali oleh Presiden Yudhoyono 10 Desember 2008.

Lembaga perdamaian pertama Asia ini akan dibangun dan dibuka di kampus Bukit Jimbaran yang berjarak sekitar enam kilometer dari Nusa Dua.

Unud ditunjuk Deplu untuk memelopori pembangunan lembaga pembelajaran demokrasi bernama Institute for Peace and Democracy untuk penelitian perkembangan politik Indonesia hingga luar negeri dan wacana-wacana baru serta tukar pengalaman antarnegara yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun umum. (*)