Pengamat nilai proyek olefin TPPI di Tuban sesuai prosedur

Jakarta (ANTARA) - Seluruh proses tender proyek Revamping Aromatic dan New Olefin PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban di Jawa Timur, dinilai berjalan transparan dan sesuai prosedur.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaen di Jakarta, Rabu, mengatakan proyek tersebut dikawal ketat oleh lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selain itu berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

"Saya pikir semua berjalan baik. Saya juga belum melihat atau mendengar penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini. Kita harap semua berjalan sesuai rencana dan tepat waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, lanjutnya diharapkan proyek ini akan terus berjalan dengan baik dan semua pihak harus terus mengawal proyek senilai Rp50 triliun tersebut.

Pihaknya berharap agar proyek ini tidak menemui kendala dan semua berjalan sesuai rencana dan desain teknis yang telah dirancang. Sebab, proyek tersebut sangat strategis karena bisa menjamin ketersediaan bahan baku bijih plastik dan menurunkan impor bijih plastik secara signifikan.

Menurut dia, karena berdampak ekonomi yang sangat besar itulah, proyek tersebut harus didukung semua pihak, terlebih lagi dampaknya akan menyehatkan neraca perdagangan nasional dan menghemat devisa.

"Maka proyek ini harus didukung karena dampak ekonominya besar. Yang penting sekarang kita kawal adalah jangan sampai proyek yang sudah dibahas sejak 2017 ini gagal dan berlarut-larut," ujar Ferdinand.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menilai pengelolaan kilang TPPI di bawah Pertamina optimasi kawasan kilang TPPI akan berpotensi menciptakan penghematan devisa negara hingga 4,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun.

Untuk itu, lanjut Presiden, pengelolaan kawasan pabrik Petrokimia TPPI akan berkontribusi menciptakan ketahanan energi melalui substitusi produk petrokimia impor.

Dalam pembangunan pabrik petrokimia tersebut, Pertamina memastikan penyerapan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan target minimal yang telah ditetapkan, yaitu 30 persen baik melalui barang maupun jasa, termasuk tenaga kerja lokal untuk dapat berkontribusi dalam operasional proyek.