Taufiq Kiemas mengatakan hal itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, menjawab pertanyaan pers menanggapi isu akan dilakukannya perombakan (reshuffle) kabinet.
Menurut suami dari Megawati Soekarnoputri, yang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, itu bahwa partainya memutuskan tidak mengizinkan kader menjadi menteri di kabinet karena tidak ingin terjadi transaksional.
Namun, ia menimpali, jika Presiden Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet, kemudian memberikan kepercayaan kepada simpatisan PDI Perjuangan, maka silakan saja.
"Kalau simpatisan silakan saja, karena tidak akan menimbulkan politik transaksional," kata Taufiq Kiemas.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung , mengatakan bahwa PDI Perjuangan memutuskan berada di luar pemerintah, dan memposisikan diri sebagai penyeimbang.
Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, jika Presiden Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet dan menawarkan kepada PDI Perjuanan agar kadernya berada di kabinet, maka partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut tetap memilih berada di luar pemerintah.
Apalagi, kata dia, wacana reshuffle itu baru sebatas isu, dan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Pramono menyatakan, hingga saat ini PDI Perjuangan belum pernah melakukan pembicaraan dengan pemerintah soal perombakan kabinet.
"Kalau Presiden akan melakukan reshuffle kabinet silakan saja, itu sepenuhnya kewenangan presiden," katanya.
Isu reshuffle kabinet muncul setelah Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan bahwa UKP4 akan segera menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet kepada presiden.
(T.R024/E001/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
