Pengawasan Industri Harus Diperketat Untuk Hindari Bencana

Jakarta (ANTARA News) - Keberadaan Industri tak mungkin dihindari pada saat sekarang ini namun industri juga berisiko menyebabkan terjadinya bencana yang bisa menyengsarakan rakyat.

"Kegiatan Industri tak bisa kita hindari, dan merupakan tugas lembaga swadaya masyarakat untuk selalu mengingatkan pemerintah sebagai pemegang keputusan para industriawan dalam masyarakat umum," kata mantan Ketua IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) Koesoemadinata, Rabu.

Koesoemadinata mengemukakan hal itu dalam bedah buku k "Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil" di Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat tak mungkin lagi hidup tanpa keberadaan industri. Namun, pemerintah diharapkan memperketat peraturan keselamatan industri dan melaksanakannya dengan tegas.

"Pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan persoalan sosial budaya masyarakat setempat jika di suatu daerah didirikan perindustrian," katanya.

Lebih lanjut Koesoemadinata mengemukakan pengusaha tidak mengambil keputusan yang berisiko bencana meski sekecil apapun. Pengusaha juga harus berkaca pada keadaan sosial budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokalnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengemukakan penanganan kasus lumpur Lapindo seharusnya bisa ditangani pemerintah agar tidak berlarut-larut. "Penyelesaian Lapindo itu yang paling mudah kalau di ambil alih oleh negara," ujarnya.

Dia mengakui jika pemerintah mengambil alih kasus itu maka akan mengundang kontroversi. "Namun negara memiliki kemampuan untuk mengambil alih penanganan Lapindo, walaupun akan dipertanyakan di mana letak keadilannya tetapi yang lebih utama adalah pertolongan kepada korban Lapindo."
(yud/A038/BRT)