Jakarta (ANTARA News) - Penanganan banjir lahar dingin di sejumlah sungai yang berhulu dari Gunung Merapi diserahkan kepada pemerintah provinsi setempat.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Rabu, mengatakan, pemerintah pusat hanya memberikan dukungan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memberikan peringatan kepada pemerintah provinsi.
"Itu ditangani pemerintah daerah, kalau ada perbaikan-perbaikan karena ada kerusakan lahar dingin diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran seperti biasa," ujarnya.
Pemerintah pusat, menurut Agung, saat ini lebih fokus pada program pemulihan ekonomi di kawasan sekitar lereng Gunung Merapi seperti misalnya kegiatan pembersihan pemukiman, sekolah, dan infrastruktur dengan memberikan upah sebesar Rp50.000 per orang.
Untuk program pemulihan ekonomi penduduk Merapi, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan dana baru sebesar 30 juta dolar AS yang siap cair pada Januari 2010 karena dana bencana yang lama sebesar Rp15 miliar telah habis untuk penangangan bencana letusan Gunung Merapi.
Banjir lahar dingin di sejumlah sungai yang berhulu di Merapi terjadi pada Senin malam 3 Januari 2010 merupakan yang terbesar pasca erupsi Gunung Merapi 2010 sehingga penduduk di sepanjang aliran sungai diminta waspada.
Potensi banjir lahar dingin yang lebih besar diperkirakan masih bisa terjadi karena intensitas hujan diperkirakan lebih tinggi lagi hingga Februari 2010.
Saat ini intensitas hujan di Kabupaten Magelang sebanyak 20-50 milimeter per hari dan diperkirakan mencapai lebih dari 50 milimeter per hari pada Februari 2011.
(D013/S019/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
