PPP: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan pihaknya tidak mengkhawatirkan hal itu.

"Dalam sistem presidensial reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, jadi ya terserah presiden. Yang kita lakukan bagaimana kader-kader kita di kabinet bekerja sebaik-baiknya dan menunjukan prestasi," katanya di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali muncul seiring dengan adanya evaluasi kinerja kabinet oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Menurut dia, presiden bisa saja melakukan penilaian terhadap para menterinya seperti melalui UKP4 yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto.

"Penilaian itu hal yang wajar saja yang penting kita tunjukan kinerja kader-kader kita," katanya.

Sementara itu, ia juga mengatakan, sebaiknya presiden tidak terlalu banyak mengakomodasi kepentingan politik yang ada. Akibatnya, menurut dia, justru menghambat.

"Presiden terlalu baik, sehingga mengakomodasi semua kepentingan. Resultant (hasilnya) justru bisa kemana-mana, justru malah menyulitkan," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya tetap mendukung pemerintahan hingga 2014 sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut dia, konflik di tubuh sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintah merupakan dinamika yang berkembang dalam koalisi.

"Perlu komunikasi yang lebih baik untuk menjembatani dinamika dalam tubuh setgab," katanya.

Sementara itu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusbroto menegaskan laporan evaluasi kinerja Kabinet Indonesi Bersatu jilid II tidak ada hubungannya dengan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Laporan UKP4 ini tidak ada hubungannya dengan reshuffle," katanya.

(M041/S026)