Menurut Tajuddin, nilai-nilai Pancasila itu memang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Kesadaran demikian itu yang patut dihidupkan kembali pasca era reformasi.
Pengaruh euforia Reformasi memang menciptakan suatu kondisi positif ditandai dengan kehidupan demokrasi yang semakin dinamis, akan tetapi disisi lain penguatan nilai-nilai Pancasila mulai dilupakan, padahal nilai Pancasila adalah pondasi utama untuk pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, yang asli digali dari jati diri bangsa Indonesia.
Oleh karena itulah dewasa ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi, telah dibangun kesadaran kembali dalam diri seluruh komponen bangsa, pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk dihidupkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.
Kita semua berkeinginan dan berpengharapan terciptanya kembali kehidupan yang damai, nyaman dan penuh toleransi.
Bangsa kita tentu berupaya untuk mencegah terjadinya konflik, mencegah terjadinya keonaran dan kegaduhan, mencegah saling curiga atau ketidakpercayaan satu sama lain, dan lain sebagainya, karena kondisi-kondisi demikian tentu tidak elok dan akan menjadi beban dalam membangun kemajuan bangsa ini.
BPIP, lanjut Tajuddin, diberikan amanat oleh Presiden untuk membangun kembali kesadaran tentang pentingnya pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh komponen bangsa.
Diantara upaya pembinaan Ideologi Pancasila itu adalah dengan cara merumuskan arah kebijakan internalisasi dan instutisionalisasi pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi. Salah satu arah kebijakan tersebut diwujudkan dengan cara melakukan analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota.
Selain itu, BPIP juga memiliki program prioritas dalam hal revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter," tandas Tajuddin.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekda Pemprov Sumsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Hubungan Masyarakat Nelson Firdaus mengapresiasi acara yang diinisiasi BPIP.
Penyelenggaraan acara yang digagas BPIP di Sumsel ini, memacu pihaknya meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah yang lebih baik lagi sesuai Pancasila.
Hadir pula dalam diskusi, para Kepala OPD Sumsel, Ketua FKUB Sumsel, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2021
