Gerilyawan Darfur Damai dengan Pemerintah

Doha (ANTARA News) - Sebuah aliansi kelompok gerilya sempalan menyatakan, Senin, mereka telah mencapai perjanjian perdamaian final dengan pemerintah Khartoum.

Gerakan Kebebasan dan Keadilan (LJM) "mengkonfirmasi bahwa negosiasi telah berakhir dan gerakan itu menunggu dokumen perdamaian final", kata pemimpinnya, Al-Tijani al-Sisi, kepada wartawan di ibukota Qatar.

Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka "menerima jawaban penengah mengenai permasalahan yang disengketakan pada 30 Desember" dan "memutuskan menyetujui" usulan itu menjelang penandatanganan perjanjian lengkap dan final oleh semua pihak.

Pernyataan itu tidak memberikan penjelasan terinci lebih lanjut.

Kamis lalu, penasihat khusus pemerintah Sudan mengenai Darfur, Ghazi Salaheddine, mengatakan bahwa Khartoum telah memanggil delegasinya dari Qatar namun tidak menarik diri dari perundingan.

Pemerintah Khartoum selama beberapa bulan berusaha mencapai perjanjian perdamaian menyeluruh dengan semua kelompok gerilya di Darfur, Sudan barat.

LJM diperkirakan menyelesaikan perjanjian perdamaian dengan Khartoum pada pertengahah Desember setelah menyetujui gencatan senjata pada Maret lalu, namun perjanjian itu belum ditandatangani.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.

Maju-mundur proses perdamaian antara kedua pihak berlangsung sejak tahun lalu.

Pemberontak utama Darfur mengadakan dua babak perundingan dengan para pejabat pemerintah Khartoum di Qatar pada Februari dan Mei 2009.

Pada Februari tahun lalu, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi.

Pada Mei 2009, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.

Perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak Darfur untuk mengatasi konflik itu telah ditunda beberapa kali pada tahun lalu.

Perundingan yang dituanrumahahi Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober namun pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika. Jadwal terakhir itu pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, kata penengah PBB dan Uni Afrika.

Kegagalan perundingan telah mengarah pada peningkatan kekerasan akhir-akhir ini di Darfur.

Bentrokan-bentrokan di wilayah itu menewaskan 221 orang pada Juni, sebagian besar akibat pertikaian antara suku-suku Arab yang bersaing, kata misi penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika (UNAMID).

Pada Mei, hampir 600 orang tewas dalam pertempuran, menurut sebuah dokumen internal UNAMID.(*)

AFP/M014