Legislator minta Pemerintah lakukan pendampingan budidaya lobster

Saya berharap kegiatan edukasi terus dilakukan kepada nelayan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan dukungannya terhadap program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar nelayan mendapatkan edukasi pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah perairan Indonesia.

"Saya berharap kegiatan edukasi terus dilakukan kepada nelayan agar memahami tata cara pengawasan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi benih bening lobster (BBL), benih lobster, dan lobster," kata Johan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan pendampingan dan segera melakukan pembangunan sarana prasarana (sarpras) budidaya lobster.

Hal itu guna memperbaiki tata kelola benur lobster melalui Permen KP No. 17 tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Republik Indonesia.

Ia menilai nelayan masih cukup kesulitan menerapkan Permen KP No. 17/2021 tersebut karena nelayan penangkap benur harus membesarkan dulu lobster sampai ukuran 5 gram sebelum dijual.

"Atas dasar aspirasi dari berbagai kalangan nelayan tersebut, khususnya daerah penghasil lobster, kami meminta agar KKP membantu nelayan membesarkan lobster sampai mencapai berat 5 gram sebelum dijual," kata dia.

Sampai Agustus 2021, KKP telah menggagalkan 52 kasus penyelundupan benur lobster yang jumlahnya mencapai 3,8 juta ekor.

Mengingat benur lobster adalah pasar yang menjanjikan, Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang membentuk sistem pasar harga benur yang rasional, serta perlu memperkuat investasi budidaya lobster agar mampu menyerap hasil tangkapan nelayan.

Selain itu, KKP juga perlu memperkuat penindakan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan, serta berupaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan tegas memberantas kegiatan "illegal fishing".