Kemdagri Selesaikan Evaluasi Daerah Otonom Baru

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru tahap kedua.

"Sudah sampai ke tangan saya (hasil evaluasi) dan saya minta untuk didalami lagi, cek lagi kalau ada kesalahan atau kekeliruan karena ada daerah yang nilainya nol," kata Gamawan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, Kemdagri harus memeriksa ulang daerah-daerah yang mendapat nilai nol untuk memastikan daerah tersebut telah menyerahkan laporan kinerjanya pada tim penilai.

Jika daerah belum menyerahkan, maka Kemdagri akan menyurati pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera mengirimkan laporan.

Mendagri meminta agar evaluasi ini dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga hasil yang didapatkan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, evaluasi terhadap daerah otonom baru ini meliputi banyak komponen. Ada daerah otonom yang secara kasat mata berkembang pesat, namun administrasi pemerintahannya buruk sehingga mempengaruhi hasil evaluasi.

Sebelumnya, Kemdagri telah melaksanakan evaluasi terhadap 57 daerah otonom baru yang berusia nol hingga tiga tahun. Daerah otonom baru tersebut dibentuk mulai 2007 sampai dengan 2009.

Hasil evaluasi menunjukkan hanya 22,8 persen atau 13 daerah otonom baru yang perkembangannya baik atau dianggap sebagai daerah yang berhasil. Sementara sisanya 44 daerah tidak berkembang dengan baik.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut maka pemerintah melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonom baru meliputi penyusunan perangkat daerah, pengalihan personel, penyusunan program dan keuangan (APBD), khususnya rencana alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur.

Selain itu juga pembinaan dan fasilitasi khusus dalam hal percepatan penyelesaian tata batas wilayah dan percepatan penyelesaian penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.

Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 57 daerah otonom baru pada tahun kedua ini untuk sementara dilaporkan 48 daerah masuk kategori sedang dan sembilan daerah masuk kategori kurang baik.(*)
(T.H017/S024/R009)