Kementan-FAO perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Badan Pangan Dunia (FAO) Qu Dongyu untuk memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

"Sebagai negara agraris dan salah satu negara pengekspor terbesar produk pertanian, Indonesia terus berupaya meningkatkan berbagai perannya di tingkat global. Peran aktif indonesia di kancah internasional diperlukan sebagai sarana diplomasi yang secara pararel mendukung upaya peningkatan sektor pertanian dalam negeri," kata Mentan Syahrul yang melakukan pertemuan dengan FAO di sela-sela acara Pertemuan Negara-Negara G20 di Italia.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu, Mentan Syahrul mengatakan bahwa penguatan KSST digunakan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kerja sama pembangunan internasional seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Baca juga: Kementan dukung pembangunan agroeduwisata terbesar di Asia Tenggara

"Terlebih lagi Indonesia yang merupakan bagian dari G20. Melalui skema ini, diharapkan mampu menciptakan keuntungan bersama dan berkontribusi positif dalam mendukung tujuan bersama negara-negara G20 untuk menciptakan kesejahteraan secara global," katanya.

Syahrul mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dari sektor pertanian untuk turut membangun ketahanan pangan global sebagai innovative leader serta berbagi best practices dengan stakeholder lainnya.

“Kami siap untuk memposisikan diri sebagai innovative leader untuk dapat berbagi best practices dengan multi-stakeholder, khususnya di negara-negara mitra yang kurang berkembang,” kata Mentan SYL dalam pertemuan tersebut

Baca juga: Kementan: Merdeka Ekspor dongkrak ekspor pertanian Agustus 2021

Menurut dia, nota kesepahaman yang ditandatangani antara Kementerian Pertanian dengan FAO meliputi berbagai aspek yang diharapkan secara komprehensif mampu menyelesaikan permasalahan global yang ada pada bidang pertanian dan ketahanan pangan serta untuk mencapai tujuan pembanguan berkelanjutan.

Indonesia melalui Kementerian Pertanian dalam implementasi kerja sama ini nantinya akan berperan dalam bentuk dukungan teknis; pengembangan kapasitas kelembagaan; transfer pengetahuan, pengalaman, dan teknologi inovatif; pertukaran pembelajaran (ahli teknis, petani, pembuat kebijakan); serta platform berbagi informasi/pengetahuan/pengalaman dan kolaborasi. Kementerian Pertanian sendiri sebelumnya telah melaksanakan dan berperan pada lebih dari 100 proyek kerjasama yang manfaatnya dirasakan oleh lebih dari 50 negara di Asia, Afrika, dan Pasifik, serta di Palestina.

Beberapa balai di Kementerian Pertanian menjadi Center of Excellence dalam pelaksanaan KSST, di antaranya Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Pelatihan Pertanian (Lembang, Batu, Ketindan). Kementan merupakan perintis dalam pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian, Farmer’s Agricultural and Rural Training Center (FARTC) di Tanzania dan Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Gambia.

Mentan SYL mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU ini diharapkan akan semakin memperkuat peran leadership Indonesia dalam kerangka KSST di sektor pertanian dan meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030).

Posisi Indonesia yang netral, kata dia, menjadi nilai tambah dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara selatan lainnya. Peningkatan peran aktif Indonesia di KSST dinilai sangat penting untuk memberikan manfaat dalam pembangunan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik

KSST merupakan kerja sama antar negara-negara berkembang sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan. Konfigurasi skema KSST sendiri terdiri dari beberapa bagian yakni negara selatan (sebutan lain untuk negara sedang berkembang) penerima bantuan, negara selatan pemberi bantuan (donor), serta negara maju dan institusi multilateral sebagai pendonor dan pendukung. Sejak tahun 1980-an, Indonesia mulai beralih menjadi negara donor dan terus berkomitmen untuk memperkuat KSST.