"Wilayah Jabodetabek mulai awal April 2011 setelah siap infrastruktur pendukungnya," kata Vice President BBM Ritel PT Pertamina Persero Basuki Trikora Putra saat Jumpa pers di Jakarta.
Basuki mengatakan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung antara lain adalah tangki timbun, SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) dan mobil tangki. "Nantinya di SPBU akan dilakukan pengaturan berupa pengadaan jalur khusus untuk memudahkan para pembeli BBM bersubsidi dan yang non-subsidi," katanya.
Lebih lanjut Basuki mengemukakan bahwa dari 720 SPBU di Jabodetabek, sebanyak 530 SPBU sudah menjual BBM non-subsidi.
Setelah Jabodetabek, maka pada bulan Juli pengaturan akan dilanjutkan ke seluruh wilayah Jawa-Bali, lalu Sumatera pada 2012, setelah itu Kalimantan pada 2013 dan Sulawesi pada Awal januari 2014, sementara Papua dan Maluku Paling cepat akan dilaksanakan pada 2014.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Migas kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan bahwa pengaturan tersebut bertujuan agar BBM subsidi tepat sasaran.
Menurut dia, pengaturan tersebut diberlakukan terkait fakta bahwa hanya 25 persen BBM bersubsidi diterima oleh golongan yang berpenghasilan rendah.
Dia menjelaskan, pengaturan tersebut bukan berdasarkan pada usia tahun kendaraan melainkan pada jenis plat. Seluruh kendaraan roda empat berplat hitam tak akan mendapat BBM bersubsidi. Kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi adalah yang berplat kuning, roda dua, pemadam kebakaran, dan ambulans.
Pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi menurut Evita akan dilakukan melalui dua cara yaitu penggunaan stiker Organda pada kendaraan plat kuning dan penggunaan Radio Frequency Identification (RFId). Dua cara itu akan dikombinasikan serta akan di uji coba pertama kali pada enam SPBU di wilayah Jabodetabek pada awal April 2011.
Evita menjelaskan bahwa setiap mobil berplat kuning akan diberi jatah BBM bersubsidi berjenis premium yang dipantau melalui IC (integrated circuit) yang terpasang pada kendaraan dan bisa terpantau dari jarak 5 hingga 10 meter.
Reader akan membaca data dari IC itu untuk mengetahui jika kendaraan plat kuning tersebut masih memiliki jatah untuk membeli BBM bersubsidi. "Pengawasan akan dilakukan bersama dari unsur Hiswana, Organda, BPH Migas," katanya.
(yud/A038/BRT)
Pewarta: Yudha Pratama Jaya
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010