Kemarin, OTT KPK hingga gugatan polusi udara

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa bidang hukum mewarnai pemberitaan nasional pada hari Kamis (16/9), mulai dari OTT KPK di Kalimantan Selatan hingga hakim kabulkan sebagian gugatan kasus polusi udara ke pemerintah.

Berikut ini lima berita bidang hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. KPK amankan Rp345 juta saat OTT di Hulu Sungai Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp345 juta saat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (15/9).

Selengkapnya di sini

2. Tegas, Erick Thohir pastikan tidak ada tempat bagi teroris di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan dan memastikan tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme di tubuh BUMN.

Selengkapnya di sini

3. Menkopolhukam apresiasi kolaborasi Polri-PPATK ungkap kejahatan TPPU

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi kolaborasi Bareskrim Polri bersama PPATK dalam mengungkap kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tentang peredaran obat ilegal yang merugikan masyarakat dan juga negara.

Mahfud, dalam konferensi pers pengungkapan TPPU di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus TPPU dengan nilai sitaan Rp531 miliar itu menjadi momentum bagi bangsa Indonesia lebih kompak dalam mengungkap perkara TPPU.

Selengkapnya di sini

4. Anggota DPR dorong Kejagung kejar aktor intelektual di kasus Asabri

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong Kejaksaan Agung untuk mengejar aktor intelektual dalam mega skandal kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

Selengkapnya di sini

5. Hakim kabulkan sebagian gugatan kasus polusi udara ke pemerintah

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan kasus polusi udara dengan mengabulkan sebagian gugatan para penggugat kepada pemerintah pusat dan Provinsi DKI.

Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri, saat membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, menyatakan menghukum pemerintah untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selengkapnya di sini