PKB Dukung Wacana Poros Tengah

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya mendukung wacana poros tengah yang digulirkan partai-partai menengah namun hanya untuk membahas hal-hal tertentu saja.

"Koalisi di partai kelas menengah saya kira dalam tema tertentu boleh saja, seperti pembahasan sistem pemilu yang adil," katanya kepada wartawan di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2010 "Meneguhkan Pluralisme Hidup Berbhinneka Tunggal Ika" sekaligus memperingati satu tahun wafatnya Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Ia menilai koalisi partai tengah penting agar pembahasan sistem pemilu tidak didominasi kepentingan partai besar.

"Partai besar, seperti Demokrat dan Golkar pasti sesuai maunya. Koalisi partai tengah untuk pemilu berkeadilan kita setuju," ujarnya.

Cak Imin sendiri mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para petinggi PPP.

"Baru PPP yang menghubungi saya untuk membahas UU Pemilu. Tujuan PKB dan PPP dalam poros tengah agar pemilu yang adil dan tidak boleh didominasi partai-partai besar," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengaku belum mengetahui wacana poros tengah untuk meningkatkan posisi tawar di Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan SBY-Boediono.

"Saya belum tahu soal wacana poros tengah, siapa yang mengusulkan gagasan itu," kata Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa.

Lukman menegaskan, dirinya belum pernah mendengar soal wacana poros tengah dan PPP belum pernah diajak biacara secara resmi mengenai gagasan itu.

Dalam politik praktis, menurut dia, wacana poros tengah sebagai sebuah gagasan dan hal itu lumrah saja.

"Apa pun namanya, apakah poros tengah atau yang lainnya, gagasan tersebut hendaknya didasarkan atas platfrom jangka panjang, bukan atas dasar kekecewaan atau capaian jangka pendek," katanya.

Menurut Lukman, sebagai sebuah gagasan, wacana poros tengah bisa mengisi wacana diskursus yang kemudian bisa diuji.

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, gagasan tersebut apa pun namanya tapi intinya adalah koalisi dan koalisi harus dibangun atas kesamaan platform jangka panjang.

"Jadi koalisi yang baik harus didasarkan pada kesamaan pandang partai politik untuk jangka panjang, misalnya, yang berkaitan dengan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan secara nyata," katanya.(*)

S037/R014