Kader PKB Dilarang Pelesiran ke Luar Negeri

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya melarang kader PKB mengikuti studi banding ke luar negeri pada 2011 tanpa alasan yang jelas karena dapat dinilai sebagai pelesiran.

"Tahun 2010 kita masih mentolerir, tapi tahun 2011 tanpa kepentingan dan alasan jelas kader PKB dilarang ke luar negeri," kata Muhaimin dalam Pidato Refleksi Akhir Tahun 2010 "Meneguhkan Pluralisme Hidup Berbhinneka Tunggal Ika, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Muhaimin, yang biasa disapa Cak Imin ini, mengatakan, alangkah baiknya anggaran studi banding ke luar negeri dialokasikan ke hal-hal yang menjadi prioritas.

"Anggota DPR memang harus ke luar negeri, tetapi tidak harus sama. Ini yang bisa menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada wakil rakyat," katanya.

Ia juga mengharapkan agar wakil rakyat bisa lebih menyerap aspirasi masyarakat karena pada 2010 ini semangat "politik untuk politik" masih sangat dominan.

"Tahun 2011 nanti pelaku politik, harus mengubah orientasi politik ke arah kesejahteraan sehingga politik bisa jadi sarana untuk percepatan pembangunan, pencapaian keadilan dan kemakmuran," kata Cak Imin.

Politik untuk politik, tambah dia, hanya menimbulkan kejenuhan dan ketidakpercayaan.

Dalam refleksi akhir tahun 2010 masih menyisakan persoalan, di mana ada ancaman konflik berbasis agama yang bisa menyebabkan terjadinya aksi anarkis.

"Kita harapkan pada 2011 hal itu tidak terjadi lagi. PKB akan berdiri di depan untuk mengawal seluruh komitmen bangsa agar pembuatan peraturan daerah (perda) berdasarkan Pancasila, NKRI, pluralisme dan Kebhinnekaan Tunggal Ika," katanya.

Aturan-aturan yang memungkinkan terjadinya konflik antaragama, termasuk kekerasan harus ditinjau dengan komitmen bersama agar aturan yang muncul, termasuk perda yang menghambat pluralisme bisa diubah.

"Kalau ada konflik antaragama, kita selalu membentuk tim resolusi dengan mendatangi pihak-pihak terkait dan mendorong pemerintah, DPR serta DPRD agar mengambil alih masalah itu," ujar Muhaimin Iskandar.(*)

S037/Z002