Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, liberalisasi telah menggerus kearifan lokal sehingga pertimbangan materi menjadi dasar utama dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

"Liberalisasi yang merupakan aspek eksternal telah menggerus kearifan lokal. Kondisi itu menyebabkan aspek materi menjadi pertimbangan utama dalam melakukan proses berbangsa dan bernegara," katanya pada sosialisasi Nasional Demokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, setiap etnik di Indonesia telah mempunyai nilai sebagai kearifan lokal yang dibangun para pendiri etnik tersebut sebelum Republik Indonesia ada. Bangsa ini telah mempunyai peradaban sendiri yang ditandai dengan lima karakter yang mewarnai etnik.

"Kelima karakter itu adalah menu makanan, cara berpakaian, bahasa, tradisi, dan filosofi. Semua itu berhak untuk dipertahankan," kata Gubernur DIY ini.

Ia mengatakan, berbagai etnik itu telah memberi kontribusi kepada RI, tetapi tampaknya sekarang mereka tidak diurusi. Kondisi itu mungkin karena orang lupa bahwa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika adalah yang majemuk itu satu dan yang satu harus mengakui perbedaan.

"Mereka harus saling menghormati tanpa membedakan latar belakang dan tidak boleh ada yang mendominasi. Pihak yang mayoritas harus bisa memberi rasa tenteram bagi yang minoritas," kata sultan.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang adalah kepentingan golongan atau kelompok menjadi kekuatan baru dalam proses berbangsa, sementara yang lain dikalahkan.

"Saya berharap melalui Nasdem sebagai gerakan perubahan untuk restorasi bahwa kita harus bisa membangun masa depan yang didasari tetap tegaknya Ketuhanan dan keadilan bagi seluruh rakyat," katanya.

Sekretaris Jenderal Nasdem Syamsul Muarif mengatakan, organisasi masyarakat itu ingin membangun politik solidaritas, yang berarti menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional melalui jalur partai politik dan nonpartai politik, memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat dan bukan alat kekuasaan

Menurut dia, Nasdem juga ingin menggerakkan ekonomi emansipatif dan partisipatif, yang berarti menggerakkan potensi manusia yang produktif, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bergotong royong, bernilai tambah, dan berwatak nasional, keberpihakan kepada UMKM, dan restorasi industri dasar dan industri olahan.

Sosialisasi Nasdem diikuti sekitar 400 peserta dari lima kabupaten dan kota di DIY, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.(*)

ANT/AR09

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010