Surabaya (ANTARA News) - Puluhan orang dari organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) kota Surabaya mendatangi kantor redaksi radio Suara Surabaya di kawasan Wonokriti, Selasa, guna memprotes pemberitaan yang dianggap tidak berimbang soal pembangunan tol tengah Kota Surabaya.
Koordinator aksi PP Surabaya Andi Baso mengatakan, pemberitaan radio Suara Surabaya soal tengah kota hanya mengakomodasi Walikota Surabaya Tri Risma Harini yang menolak pembangunan tol tengah kota.
"Tidak boleh pers menyiarkan sesuatu yang tidak berimbang, nantinya akan ada penyesatan informasi," katanya.
Baso menambahkan, selama ini persoalan pembangunan tol tengah kota dipolitisasi, banyak spanduk penolakan yang mengatasnamakan masyarakat, padahal di satu sisi banyak masyarakat yang menginginkan tol tengah kota di Surabaya itu.
"Kami juga masyarakat Surabaya yang menginginkan dibangunnya tol tengah kota. Media harus memberitakan secara objektif, jangan yang menolak pembangunan saja yang direspons, sehingga seolah-olah seluruh masyarakat Surabaya menolak pembangunan tol tengah kota," katanya.
Baso mengancam akan mendatangkan ribuan orang ke kantor radio tersebut jika media terkemuka Surabaya ini menyiarkan berita yang berimbang.
"Jika sampai Senin depan tidak ada perubahan, maka kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak," katanya.
Sementara itu, anggota fraksi PKB Masduki Toha mengatakan, saat ini memang banyak spanduk propaganda penolakan pembangunan tol tengah kota yang mengatasnamakan masyarakat Surabaya, padahal sesuai dengan hasil survei salah satu media nasional, sebagian besar masyarakat Surabaya mendukung pembangunan tol tengah kota.
"Tidak kurang dari 74 persen masyarakat Surabaya yang mendukung," tuturnya.
Masduki menghimbau walikota Surabaya objektif dan tidak terjebak politik balas budi terhadap pihak lain dalam Pilkada Surabaya lalu, sehingga getol menolak pembangunan tol tengah kota tanpa melihat aspirasi masyarakat.
"Kesampingkan politik balas budi, perhatikan suara masyarakat, " jelasnya.
Penolakan wali kota, lanjut Masduki, sangat tidak rasional, pasalnya pembangunan tol tengah kota masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Surabaya sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2007.
"Cara berpikir wali kota harus diubah, kalau dia tidak tunduk pada Perda, maka akan ada konsekuensi politis yang harus dia tanggung," katanya.
A052/I007/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
