"BBM bersubsidi sektor perikanan terindikasi disalahgunakan untuk penggunaan di luar sektor perikanan," kata Riza Damanik, Selasa.
Menurut dia, terdapat laporan yang menyatakan bahwa terjadi adanya indikasi yang kuat mengenai terjadinya tindak penyaluran yang tidak tepat sasaran di sejumlah provinsi di Tanah Air seperti yang terjadi di sejumlah daerah pantai utara Pulau Jawa.
Untuk itu, ia menginginkan agar bila pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan, maka harus ada skema yang jelas mengenai penjatahan BBM bersubsidi di sektor perikanan agar benar-benar bisa diberikan kepada nelayan dan tidak malah jatuh ke tangan sektor industri besar.
Salah satu bentuk skema tersebut antara lain dengan cara pemerintah yang secara akurat mendata para nelayan tradisional yang terdapat di daerah pesisir agar penggunaan BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
"Skema itu benar-benar harus bisa membedakan antara mana nelayan kecil dan besar," kata Sekjen Kiara.
Riza menilai, saat ini pengelolaan BBM bersubsidi di sektor perikanan masih dapat dikatakan carut marut.
Selain itu, masih menurut dia, meski telah banyak keistimewaan yang diberikan bagi para pelaku industri perikanan tetapi sektor tersebut masih sulit berkembang karena masih minimnya keberpihakan pemerintah.
Riza mencontohkan, kapasitas pendanaan yang dinilai relatif masih minim dan dengan suku bunga pinjaman perbankan yang dinilai masih memberatkan bagi para kalangan nelayan tradisional.
Ia juga mengeluhkan masih banyaknya produk impor perikanan yang masuk ke Indonesia sehingga hal tersebut juga dinilai berpotensi merugikan hasil produksi sektor perikanan nasional.
Kiara juga menyatakan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah juga memperkuat indikasi terdapat penyimpangan dalam pengelolaan BBM bersubsidi.(*)
(T.M040/R009 )
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
