Ormas Islam dan Pemerintah Perlu Bahas TKI

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi kemasyarakatan Islam Al Irsyad mengatakan ormas-ormas Islam dan pemerintah perlu membahas penempatan TKI di luar negeri untuk menyusun kebijakan strategis agar pengiriman tenaga kerja itu tidak terus menimbulkan masalah.

"Karena Indonesia dan negara-negara penerima sama-sama saling membutuhkan. Alangkah baiknya, ormas-ormas Islam bisa duduk bersama dengan pemerintah guna mendorong pemerintah membuat kebijakan-kebijakan strategis," kata Ketua Umum DPP Perhimpunan Al-Irsyad, Yusuf Utsman Baisa, dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Senin.

Kebijakan strategis itu, katanya, terutama berkaitan dengan aturan dan prosedur yang komprehensif.

Al Irsyad menyatakan hal ini karena pengiriman TKI ke berbagai negara itu--termasuk negara-negara Islam -- ternyata menimbulkan sejumlah masalah.

Yusuf Utsman Baisa mengatakan, karena para TKI itu merupakan pahlawan devisa , maka sangat diperlukan adanya peraturan-peraturan yang bisa benar-benar melindungi mereka.. Ia memberi contoh, bahwa di Arab Saudi saja terdapat sekitar satu juta TKI dan baru-baru ini muncul kasus Sumiati yang disiksa majikannya sehingga harus dirawat di rumah sakit di Medinah.

Al Irsyad sangat berharap agar kasus-kasus para TKI itu tidak menimbulkan citra buruk terhadap agama Islam., hubungan di antara kedua negara, dan bahkan munculnya rasa kebencian antara dua komunitas muslimin tersebut.

Al Irsyad menyatakan bahwa tidak semua pengiriman TKW ke luar negeri menghasilkan cerita buruk terhadap para wanita Indonesia itu.

Dicontohkan, ada seorang TKW yang bernama Nuryati Salopari yang justru berhasil menimbulkan citra sangat positif.

Karena kesulitan ekonomi setelah lulus SMA tahun 1998, ia memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Di sana ia mendapat majikan yang sangat baik, sehingga bisa mengumpulkan uang untuk biaya kuliah.

Nuryati Salopari kemudian pulang ke tanah air dan mulai kuliah sehingga berhasil meraih gelar dalam program S1 dan S2. Akhirnya Nuryati dan empat mantan TKI lainnya berhasil meraih penghargaan berupa piagam yang disebut" Purna Tenaga Kerja Indonesia" dari Menakertrans Muhaimin Iskandar yang diserahkan di depan wakil Presiden Boediono baru-baru ini .
(A011/B010)