Koalisi masyarakat sipil mendirikan kantor darurat berantas korupsi

Koalisi akan berkantor setiap Selasa dan Jumat pada pukul 16.00-17.00 WIB

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-corruption Learning Centre atau ACLC) sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Yang kami lakukan saat ini sejalan dengan Revolusi Mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari Revolusi Mental adalah integritas, kami harus ingatkan itu lagi," kata mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di depan Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu.

Saut Situmorang menghadiri aksi tersebut bersama dengan perwakilan koalisi masyarakat sipil lain serta sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), antara lain Novel Baswedan dan Yudi Purnomo.

Koalisi akan berkantor setiap Selasa dan Jumat pada pukul 16.00-17.00 WIB di kantor darurat tersebut. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat itu.

"Di kantor darurat ini, masyarakat menitipkan surat kepada Presiden Jokowi. Isi suratnya adalah pembatalan Tes Wawasan Kebangsaan yang memecat 57 pegawai KPK dan menepati jainjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia," ujar Saut.

Saut menyebut 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan akhirnya diberhentikan bukanlah pengemis, dan aksi pendirian kantor darurat merupakan perjuangan keadilan dan kebenaran.

Sedangkan Saor Siagian selaku salah satu kuasa hukum 57 pegawai KPK mengatakan, para pegawai yang tersingkir dari KPK adalah mereka yang tidak bisa diajak kompromi.

"Ketua KPK Firli Bahuri adalah orang yang bermasalah. Tak hanya Firli, Dewan Pengawas KPK juga telah menetapkan Lili Pintauli Siregar sebagai pelanggar etik. Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi," kata Saor.
Baca juga: Akademisi soroti isu pemberantasan korupsi absen di pidato Jokowi
Baca juga: Jaksa Agung minta jajarannya optimalkan fungsi pemberantasan korupsi

Aksi tersebut juga didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty Internasional, YLBHI, LBH Jakarta, SERBUK, KASBI, KPBI, LBH PP Muhammadiyah, dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Pada hari ini, Pimpinan KPK telah mengumumkan rencana pemberhentian dengan hormat 56 pegawai yang tidak lolos TWK pada 30 September 2021.

KPK diketahui bekerja sama dengan BKN melaksanakan TWK pada 18 Maret sampai dengan 9 April 2021 kepada sejumlah 1.351 pegawai.

Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.274 orang, sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang. Ada delapan orang pegawai yang tidak ikut TWK karena sedang belajar di luar negeri (3 orang), pensiun (1 orang), mengundurkan diri (2 orang), diberhentikan (1 orang), dan tanpa keterangan (1 orang).

Para pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat telah dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 yaitu sejumlah 1.271 pegawai.

Selanjutnya ada 18 pegawai yang telah mengikuti Diklat Bela Negara pada 2 Juli-22 Agustus 2021 dan dinyatakan lulus, sehingga dilantik pada hari ini. Sedangkan 6 pegawai yang menolak melakukan diklat bersama 50 pegawai yang dinyatakan TMS akan diberhentikan pada 30 September.

Tiga orang pegawai yang baru menyelesaikan tugas luar negeri akan mengikuti TWK mulai 20 September 2021.
Baca juga: BPK paparkan strategi memberantas korupsi keuangan negara
Baca juga: Capaian tengah tahun KPK berantas korupsi di tengah pandemi