Indonesia angkat isu ketimpangan vaksinasi pada Sidang Umum PBB

Intinya tidak ada negara yang bisa jadi pemenang sendirian, (pandemi harus diselesaikan) bersama-sama.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan mengangkat isu ketimpangan vaksinasi COVID-19 secara global dalam Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada 21-27 September 2021.

“Dengan adanya fakta ketimpangan vaksinasi di berbagai negara, saya rasa ini menjadi isu yang perlu diangkat di sidang majelis umum,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard saat menyampaikan pengarahan secara virtual tentang keikutsertaan Indonesia dalam SMU PBB, Rabu (15/9).

Pada forum internasional tersebut, Indonesia akan mendorong upaya global untuk mengatasi isu ketimpangan vaksin dengan menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa mengakhiri pandemi tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain.

“Intinya tidak ada negara yang bisa jadi pemenang sendirian, (pandemi harus diselesaikan) bersama-sama,” tutur Febrian.

Selain isu vaksinasi COVID-19, Indonesia akan menyoroti beberapa isu lain, yaitu upaya menjaga ketertiban dunia; mendorong terciptanya perdamaian melalui dialog dan solusi politik guna mempercepat penyelesaian krisis seperti di Palestina, Afghanistan, dan Myanmar; serta penguatan mekanisme PBB dan multilateralisme.

Baca juga: Indonesia serukan solidaritas global akses vaksin COVID-19 di PBB

Indonesia juga akan menjelaskan peran dan kapasitasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, anggota Dewan ECOSOC periode 2021-2023, dan sebagai presiden G20 untuk tahun 2022.

Seluruh isu tersebut akan disampaikan dalam pernyataan nasional (national statement) oleh Presiden Joko Widodo, yang akan hadir secara virtual pada sesi debat umum (general debate) SMU PBB pada 22 September 2021 waktu New York, Amerika Serikat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa sebanyak 5,5 miliar dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan di seluruh dunia, 80 persen di antaranya di negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas.

Sebanyak 90 persen negara berpenghasilan tinggi telah mencapai target vaksinasi WHO untuk 10 persen populasinya hingga akhir bulan ini, dan lebih dari 70 persen kelompok negara tersebut telah mencapai target 40 persen dari populasinya, yang merupakan target vaksinasi WHO hingga akhir tahun ini.

Sementara itu, hingga kini belum ada satu pun negara berpenghasilan rendah yang sudah mencapai target vaksinasi 10 persen populasi.

Untuk itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama berbagi dosis (dose-sharing) untuk mengatasi ketimpangan vaksinasi COVID-19, melalui redistribusi surplus vaksin dari negara maju ke negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Baca juga: PBB Indonesia: Distribusi vaksin COVID-19 perlu kebijakan inklusif
Baca juga: Singgung isu ketimpangan, Menlu RI kembali kritik nasionalisme vaksin