Airlangga paparkan upaya pemerintah jaga dunia usaha di tengah pandemi

Per 20 Agustus 2021 program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit Rp419,78 triliun yang berasal dari Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan BPD

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih fokus menjaga keberlangsungan sektor usaha dengan memberikan serangkaian insentif fiskal dan nonfiskal.

“Per 20 Agustus 2021 program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit Rp419,78 triliun yang berasal dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Bank Syariah Indonesia, dan BPD (Bank Pembangunan Daerah),” kata Menko Airlangga dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sebanyak 57,53 persen dari realisasi kredit itu disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu pemerintah memberikan dukungan tambahan bagi pelaku UMKM dengan penyaluran Bantuan Presiden Ultra Mikro (BPUM), bantuan bagi Pedagang Kaki Lima), perluasan penjaminan kredit dan tambahan subsidi bunga bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan nonKUR.

“Serta ada penambahan KUR pada 2021 menjadi Rp285 triliun. Pemerintah juga baru saja meluncurkan bantuan sosial tunai bagi PKL dan warung yang menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh program-program yang ada,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga: Dampak PPKM terhadap perekonomian hanya sementara

Pemerintah juga terus melakukan reformasi struktural untuk mempermudah pelaku usaha guna meningkatkan investasi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja mereka. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Salah satunya implementasi OSS (Online Single Submission) berbasis risiko yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021 lalu guna mendukung daya saing investasi Indonesia,” ucap Menko Airlangga.

Sementara itu untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur dan mempercepat investasi, pemerintah membentuk SWF (Sovereign Wealth Fund) yang berperan dalam pengembangan peluang investasi di berbagai sektor sehingga dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

“Investasi yang dikelola INA diharapkan dapat meningkatkan produktivitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga mengalokasikan modal tambahan Rp60 triliun di 2021 agar INA dapat melakukan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: Presiden ajak perbankan dan pelaku usaha ekspansi, geliatkan ekonomi

Baca juga: Presiden Jokowi bersyukur pembukaan ekonomi diikuti kepatuhan prokes