Kemendagri pilih Provinsi Gorontalo jadi percontohan evaluasi IGI

Pemilihan Provinsi Gorontalo bukanlah hal mudah

Gorontalo (ANTARA) - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih Provinsi Gorontalo sebagai salah satu dari enam daerah yang menjadi percontohan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan parameter kajian Indonesia Governance Index (IGI).

Kasubdit Evaluasi Wilayah III Kemendagri Imelda, di Gorontalo, Selasa, mengatakan Pemprov Gorontalo aktif melakukan koordinasi dengan pihaknya, sehingga diharapkan menjadi penggerak kabupaten dan kota untuk meraih hasil yang baik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Imelda mengungkapkan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan IGI, saat ini memasuki tahapan pengumpulan data yang menjadi indikator dalam IGI.

“Pemilihan Provinsi Gorontalo bukanlah hal mudah. Dari semua calon daerah pilot project, kami melakukan komunikasi dan diskusi. Yang terpilih adalah Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bone Bolango, Kota Tangerang, dan Mojokerto,” ujarnya pula.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan kepercayaan dari Kemendagri diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap perbaikan kinerja pemerintahan.

“Kami sangat mendukung dan siap memberikan data-data yang dibutuhkan,” katanya lagi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemprov Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona menjelaskan IGI merupakan inisiasi Kemitraan (Patnership for Governance Reform) untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

IGI membantu dalam identifikasi maupun pemetaan aspek-aspek pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

“Secara komprehensif ada empat arena yang menjadi pembanding untuk perwujudan tata kelola daerah yang baik, yaitu pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi,” kata dia.

Pada masing-masing arena tersebut, diukur tingkat kepatuhan terhadap enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Selain menghimpun data dari pemerintah, Kemendagri juga mengumpulkan informasi dari pihak lain, seperti anggota DPRD, ormas, asosiasi wartawan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia di Gorontalo termasuk kategori baik