"Kalau peraturan itu keluar, sama saja dengan pemerintah membunuh usaha penangkapan ikan tuna," kata Herwindo kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kebijakan pembatasan BBM subsidi akan sangat berdampak terutama pada kapal yang memiliki bobot di atas 30 GT.
Sedangkan yang paling terkena dampak adalah kapal-kapal tuna milik perusahaan perikanan tangkap asal Indonesia yang harus beroperasi hingga sejauh di kawasan perairan Samudera Hindia dan Pasifik.
"Biasanya mereka (pengelola kapal) bisa beli tiga bulan sekaligus (dengan memakai) BBM subsidi," kata Herwindo.
Dengan demikian, peraturan pembatasan BBM bersubsidi berpotensi mematikan usaha penangkapan tuna dan sejumlah usaha perikanan lainnya.
Pemerintah dan DPR pada 14 Desember 2010 menyepakati pemberlakuan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap mulai Maret 2011 untuk jenis premium di wilayah Jabodetabek.
Dengan kesepakatan tersebut, maka mulai Maret 2011, seluruh mobil pribadi tidak boleh memakai premium bersubsidi, tapi mesti nonsubsidi seperti pertamax.
Namun, pengaturan itu akan diberlakukan setelah pemerintah menyerahkan kajian komprehensif akhir Januari 2011 untuk disetujui Komisi VII DPR.(*)
M040/S004/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
