Jakarta (ANTARA News) - Pengamat pasar uang Farial Anwar mengatakan bahwa suku bunga acuan BI (BI Rate) tidak perlu dinaikkan dari angka 6,5 persen pada 2011 karena dapat berdampak negatif pada sektor kredit perbankan.

"Dampaknya negatif kepada perbankan. Saat ini perbankan sedang menunggu momentum, karena begitu BI Rate naik, kredit pasti naik," ujarnya saat pemaparan proyeksi ekonomi 2011 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, dengan naiknya BI Rate maka suku bunga kredit akan terpacu naik, dan sektor perbankan akan menjadi lebih beresiko.

"Suku bunga kredit terpacu naik, perbankan kita akan jadi pendanaan paling mahal sedunia. Di negara-negara lain, tidak ada yang belasan persen. Apalagi di Indonesia, belum diatur bahwa bunga kredit maksimal spreadnya sekian persen, seperti di negara lain," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, apabila terjadi tekanan inflasi pada 2011 dan BI Rate dinaikkan maka akan berpotensi meningkatkan serbuan modal panas masuk ke Indonesia.

"Saya harapkan BI Rate dipertahankan 6,5 persen, karena kita juga belum melihat adanya guncangan seperti orang berpindah dari rupiah ke dolar, karena bunganya negatif. Apalagi sekarang ada arus dana asing yang akan semakin menyerbu ke sini," ujar Direktur Currency Management Group ini.

Menurut dia dengan laju inflasi yang akan mencapai angka diatas 6 persen dan BI Rate tetap dipertahankan 6,5 persen, tidak akan ada kekhawatiran bahwa para spekulan akan ramai-ramai berpindah ke dolar AS.

"BI kan mengkhawatirkan perpindahan dari rupiah ke dolar. Itu tidak akan terjadi. Karena, kalau orang mau pindah ke dolar, bunganya hanya 0,25 persen," ujar Farial.

Ia mengatakan dalam kondisi normal, idealnya BI Rate dipertahankan 1-1,5 persen di atas tingkat inflasi, namun saat ini hampir semua negara mengalami masalah dalam penetapan suku bunga, seperti suku bunga AS yang hanya 0,25 persen padahal inflasinya mencapai diatas 1 persen.

Masih terkait dengan kebijakan moneter, Farial juga menyarankan, pemerintah untuk segera mengubah rezim devisa bebas menjadi devisa terkendali agar dapat mengendalikan arus keluar masuknya investasi portofolio.

"Dana yang masuk harus bertahan untuk jangka waktu tertentu, kita perlu mengenakan pajak atas investasi di portofolio, seperti dalam SUN maupun SBI," ujarnya.

Ia juga mengatakan pemerintah agar tidak lagi menerima dana asing dalam instrumen SBI, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, dan terus melanjutkan rencana redenominasi rupiah.

(S034/B012/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010