"Saya akan pertanyakan ini dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Menhan( Purnomo Yusgiantoro, red) dan Panglima TNI( Laksamana TNI Agus Suhartono) . Kita ingin mengonfirmasi sejauh mana akurasi Wikileaks," katanya seusai diskusi tentang kontroversi Wikileaks yang digelar Sabang-Merauke Circle (MSC) di Jakarta, Kamis.
Helmi Fauzi menyatakan tidak dibenarkan bila TNI dan Polri menerima dana langsung dari swasta terkait dengan operasi keamanan.
"Seharusnya militer itu dibiayai oleh APBN, tidak boleh kelompok-kelompok swasta itu membiayai militer. Nanti arah dan kebijakannya, operasi dan pola gelarnya tergantung yang memberi uang dong, itu yang berbahaya," katanya.
Selain itu, Helmi Fauzy juga ingin mengonfirmasi tentang informasi yang menuduh pejabat TNI terlibat penyelundupan kayu dan narkoba ke Papua Nugini.
Menurut dia, selama ini kasus penyelundupan kayu telah menjadi rahasia umum, namun tidak mencuat. Informasi yang dibocorkan Wikileaks tersebut menggambarkan rahasia umum tentang penyelundupan kayu itu.
"Sekarang kita harusnya proaktif menindaklanjuti apakah benar. Kalau benar kita harus telusuri, saya juga akan pertanyakan ini karena kita sudah banyak sekali mendengar keterlibatan aparat dalam ilegal loging," katanya.
Sementara itu, pada Kamis (23/12), media Australia memberitakan kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks terkait dengan Indonesia.
Sebuah kawat diplomatik yang dibocorkan menyebut pada Maret 2006, PT Freeport memberikan dana ke TNI dan Polri untuk membantu pengamanan kegiatan perusahaan tersebut.
Selain itu juga, sebuah kawat diplomatik 2006 mengungkapkan pertemuan pejabat pemerintah Papua Nugini dan diplomat AS. Dalam kawat itu Pejabat Papua Nugini menuding TNI terlibat dalam penyelundupan kayu dan narkoba ke perbatasan Papua
Nugini. (*)
(L.M041*A041/A011/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
