Polri Belum Izinkan Muktamar PKB di Surabaya

Surabaya (ANTARA News) - Mabes Polri hingga kini belum mengizinkan pelaksanaan Muktamar III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pro-Gus Dur di bawah gerbong Yenny Wahid di Surabaya, 26-27 Desember.

"Muktamar itu izinnya dari Mabes Polri, tapi sampai sekarang kami belum menerima tembusan izin itu dari Mabes," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti di Surabaya, Kamis.

Setelah memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru bersandi "Operasi Lilin Semeru 2010" di lapangan Mapolda Jatim, ia mengatakan, pengamanan Muktamar PKB itu bergantung izin dari Mabes Polri.

Hal berbeda dikemukakan Ketua Dewan Koordinasi Wilayah Garda Bangsa Pro-Gus Dur Jawa Timur, Ahmad Arizal, yang mengaku mendapat jaminan dari pihak kepolisian.

"Kami mendapatkan jaminan dari pihak Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya yang siap mengerahkan sekitar 10 ribu personelnya," katanya.

Muktamar III PKB akan dibuka Penjabat Ketua Dewan Syura DPP PKB Pro-Gus Dur, Hamdun Ahmad, di GOR Kertajaya, Minggu (26/12).

Selanjutnya, para peserta Muktamar akan mengikuti serangkaian kegiatan membahas AD/ART dan memilih ketua umum di Hotel Garden Palace, Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Dalam waktu hampir bersamaan, PKB pro-Gus Dur di bawah gerbong Ny Lily Wahid (bibi Yenny Wahid) berencana menggelar Muktamar dan Islah Akbar di Sentul, Bogor, Jabar, 26-27 Desember.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar juga berencana menggelar Rapimnas di Jakarta pada waktu yang juga hampir sama.

Namun, PKB pro-Gus Dur mengklaim mereka mendapat dukungan sejumlah ulama berpengaruh di Jatim dan Jateng, di antaranya KH Achmad Nawawi (PP Sidogiri, Pasuruan), KH Musthofa Bishri (Rembang, Jateng), KH Muchith Muzadi (Jember), dan KH Abdurrahman Chudlori (Jateng).

Selain itu, KH Nurul Huda Djazuli (PP Alfalah, Kediri), KH Idris Marzuqi, KH Kafabihi Mahrus (keduanya PP Lirboyo, Kediri), dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqiel Siradj.
(E011/B010)