Anggota DPR minta pemerintah serius lindungi data strategis

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta keseriusan melindungi data dan situs strategis milik pemerintah.

"Bobolnya data kementerian dan lembaga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sukamta menyatakan dirinya sejak lama khawatir soal kebocoran data, apalagi data dunia bisnis dan kesehatan telah bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran.

"Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya" ujarnya.

Doktor lulusan Inggris itu meyakini bahwa serangan peretas di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan dan sosial. Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

"Pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali terjadi," ucap dia menegaskan.

Catatan lain juga diberikan politisi PKS itu mengenai maraknya serangan peretas berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerja sama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

"Indonesia bekerja sama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh peretas China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok peretas ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," tutur Sukamta.

The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan bahwa grup Hacker Mustang Panda adalah kelompok peretas dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Sukamnta menegaskan spionase oleh Mustang Panda itu kemungkinan juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas.

"Bila ditemukan ini spionase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China," kata Sukamta menegaskan.