Danguskamla Armabar Tidak Setuju Ekspor Pasir Laut ke Singapura

Tanjungpinang (ANTARA News) - Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat Kolonel Laut (P) Ari Atmaja menyatakan tidak setuju dilakukan ekspor pasir laut walaupun ada wacana melegalkannya dari pemerintah daerah.

"Secara pribadi saya tidak setuju melegalkan ekspor pasir laut, karena akan berakibat rusaknya lingkungan bahkan ada pulau yang hilang akibat pengerukan pasir laut," kata Ari saat berbicara di hadapan anggota Komisi IV DPR RI di Tanjungpinang, Selasa.

Dia mengatakan, wacana yang dilontarkan pemerintah daerah untuk melegalkan ekspor pasir laut akibat adanya indikasi pencurian bukan solusi yang baik.

"Saya rasa melegalkan karena ada aksi pencurian sangat menyedihkan," ujarnya yang mengaku menjadi komandan pasukan saat menggagalkan aksi penyelundupan pasir laut ke Singapura dari Kepri beberapa tahun lalu.

Danguskamla Armabar tersebut mengatakan, saat aksi penyelundupan pasir laut hampir tidak ada karena pola pengamanan yang dilakukan TNI AL bekerja sama dengan Singapura sangat ketat dan mendapat pengakuan internasional.

"Kalau pun ada penyelundupan masih dengan cara tradisional sehingga akan ketahuan," katanya.

Namun dia mengakui keterbatasan armada untuk melakukan pengawasan aksi pencurian pasir laut untuk ekspor tersebut.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui hingga saat ini masih terjadi penggalian dan penyelundupan pasir laut ke luar negeri.

"Saya memang pernah dengar ada ekspor pasir laut," kata Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kepri Isdianto menjawab pertanyaan Komisi VII DPR RI di Batam, Senin (20/12).

Ia mengatakan sebenarnya, kata dia, pasir laut masih dilarang untuk diekspor, namun banyak terjadi pencurian.

Menurut dia, ketimbang maraknya pencurian, lebih baik ekspor pasir laut dilegalkan.

"Lebih bagus dilegalkan ketimbang dicuri," kata dia.

Bila ekspor pasir laut dilegalkan, kata dia, maka kontribusi untuk daerah jelas. Asalkan, pelegalan ekspor pasir di bawah satu pintu, agar memudahkan pengawasan. (ANT-029/K004)

24 Januari 2012

saya setuju di legalkan,asalkan pendapatan utk daerah nya jelas,pemerintah pusat,comunity development,sebab untuk pendapatan daerah dari pasir laut bisa di pergunakan utk pembangunan pemerintah daerah tersebut,saya rasa pulau hilang tidak masuk akal ya..kalau pulang hilang yg di beritakan sebelum nya,itu bukan pengerukan pasir laut,tetapi pengerukan pasir darat,maka bolonglah daratan tersebut dan air masuk,maka di bilanglah pulau hilang...

0 0 Balas LaporkanHapus
22 Januari 2011

sepakat pak. karena tindakan ekspor pasir laut telah menimbulkan banyak abrasi di berbagai tempat. dan penduduk@yang tinggal di bibir pantai banyak menjadi korrban sasaran abrasi ini.....

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Januari 2011

ntar daratan Singapura bertambah, daratan Indonesia berkurang. apa pemerintah Riau ga ada yg mikir gitu ya? BEGO!!! jangan2 ada kongkalikong tuh! nasionalismenya cetek!

0 0 Balas LaporkanHapus
23 Desember 2010

kalo orang bodoh jd anggota pemerintah inilah jdnya,tidak lama lagi kepri hanya akan tinggal sejarah tp tidak boleh lihat walaupun dalam peta NKRI.SAYA RASA YG JUAL PASIR LAUT ITU ADALAH ANAK BUAH PEMERINTAH YG BODOH ITU KALI.

0 0 Balas LaporkanHapus
22 Desember 2010

Gimana sih PEMDA ini ?? apa menurut dia sumber daya alam ini hanya utk generasi sekarang aja kali ya ?? gak dipikirkan bagaimana dampak lingkungan nanti kira2 20 thn lagi.

0 0 Balas LaporkanHapus