Menteri vaksinasi, kandidat PM Jepang terfavorit dalam jajak pendapat

Tokyo (ANTARA) - Menteri yang bertanggung jawab terhadap vaksinasi di Jepang, Taro Kono, muncul sebagai kandidat favorit dalam jajak pendapat akhir pekan tentang siapa yang akan menggantikan Perdana Menteri Yoshihide Suga sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) yang tengah berkuasa.

Pemenang pemilihan ketua LDP pada 29 September mendatang dipastikan menjadi perdana menteri.

Dalam pemilihan, hanya anggota parlemen dari LDP dan anggota akar rumputnya yang akan memberikan suara mereka, tetapi popularitas para kandidat di tengah masyarakat umum yang dianggap pemenang pemilihan akan memimpin partai menuju pemilu akhir tahun ini.

Dalam survei yang dilakukan Harian Asahi pada Sabtu dan Minggu, 33 persen suara mengatakan Kono yang paling pantas menjadi pemimpin LDP berikutnya, diikuti oleh mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba sebanyak 16 persen dan mantan menteri luar negeri Fumio Kishida 14 persen.

Baca juga: Kandidat PM Jepang Kishida serukan stimulus Rp3,8 kuadriliun lebih

Dalam pengumuman yang mengejutkan, Suga sebelumnya mengatakan bahwa bulan ini ia akan mundur dari jabatan perdana menteri yang mengakhiri periode satu tahunnya seiring dukungannya yang merosot karena lonjakan kasus COVID-19.

Survei Asahi menunjukkan bahwa 58 persen suara menyakini bahwa pemimpin LDP selanjutnya tidak seharusnya mengambil alih kebijakan Suga dan Shinzo Abe yang menjabat sebagai perdana menteri sebelum Suga.

Dalam jajak pendapat serupa yang diselenggarakan Harian Bisnis Nikkei, 27 persen suara memilih Kono sebagai kandidat paling pantas untuk jabatan ketua partai yang berkuasa, mengungguli suara untuk Ishiba sebanyak 17 persen dan Kishida 14 persen.

Kono dan Kishida telah mengumumkan pencalonan diri mereka untuk jabatan teratas partai, sementara Ishiba belum mengumumkan kepada publik terkait niatnya tersebut.

Sumber: Reuters

Baca juga: Sanae Takaichi buka peluang jadi PM wanita pertama Jepang
Baca juga: Calon PM Jepang Fumio Kishida tunda debat terkait stimulus ekonomi