Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah (Setgab) harus berperan sebagai "dapur" bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Setgab ini adalah turunan dari koalisi pemerintahan, seharusnya menjadi `dapur` bagi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat," kata Anis di Jakarta, Selasa.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, sejauh pengamatannya, Setgab selama ini tak lebih dari "tukang stempel" pemerintah.
Ia mencontohkan, Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Draf RUUK DIY tersebut sudah diselesaikan oleh pemerintah tanpa pembahasan di Setgab.
"Draf RUUK DIY itu sudah selesai oleh pemerintah, tapi Setgab hanya menjalankan dan mengikuti saja draf tersebut. Ini namanya `tukang stempel`. Jadi bisa saja Setgab ini tidak berlanjut kalau hanya jadi `tukang stempel` dan sepanjang Setgab tidak menjadi `dapur`-nya pemerintah, akan susah sepakat," kata Anis.
Oleh karenanya, penunjukan Ketua Tim Kecil yang khusus membahas RUUK DIY tidak diperlukan lagi.
"Ketua Tim Kecil tak perlu lagi ditunjuk untuk membahas RUUK DIY tersebut karena drafnya sudah diberikan ke DPR. Bolanya ada di DPR dan sekarang adalah masing-masing fraksi di DPR melakukan debat terbuka soal RUUK DIY itu," kata Anis.
Ia menambahkan, kontrak Setgab itu dengan partai-partai sampai 2014.
Karena itu, katanya, jika ingin diperpanjang, harus dievaluasi dulu. "Dari evaluasi itu, akan diketahui apakah perlu dilanjutkan atau tidak," kata Anis.
Ia mengatakan, kalau untuk dilanjutkan, maka Setgab harus lebih berperan sebagai dapurnya pemerintah karena Setgab ini bertujuan menghasilkan hal positif bagi pemerintahan Yudhoyono-Boediono.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, terbuka peluang untuk melanjutkan Setgab setelah 2014 namun formasi akan bertambah atau berkurang.(*)
ANT/A041
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010