Teheran (ANTARA News) - Iran menggantung 11 orang karena tersangkut sebuah kelompok gerilyawan Sunni yang menewaskan 39 orang dalam pemboman sebuah masjid, kata Kementerian Kehakiman, Selasa.
Iran menyatakan gerilyawan-gerilyawan Jundullah, yang mengatakan mereka berperang untuk hak-hak masyarakat etnik Baluch, telah mendapatkan perlindungan di perbatasan tenggara Iran dengan Pakistan.
Presiden Mahmoud Ahmadinejad telah mengadakan pembicaraan melalui telpon dengan timpalannya dari Pakistan, Asif Ali Zardari, minta Pakistan untuk menangkap "teroris-teroris yang dikenali" dan menyerahkan mereka ke Iran, televisi negara melaporkan.
Kementerian Kehakiman menyatakan mereka yang telah dieksekusi itu semuanya adalah pendukung Jundullah, yang telah mengklaim dua pemboman bunuh diri terhadap para jemaah Syiah di Iran tenggara pada 15 Desember lalu.
Menurut Iran, kelompok itu berhubungan dengan Al Qaida.
"Masyarakat provinsi Sistan-Baluchistan, dalam serangan berlanjut mereka terhadap elemen-elemen kekejaman dan ketidakamanan, telah menggantung 11 orang di penjara Zahedan," kata kementerian itu dalam pernyataan pada kantor berita setengah resmi Fars.
Iran mengharapkan mereka telah menetralkan Jundullah ketika mereka mengeksekusi pemimpinnya, Abdolmalek Rigi, pada Juni lalu. Tapi pemboman masjid di kota Chabahar, yang juga melukai lebih dari 100 orang, merupakan serangan terakhir kelompok itu.
Jundullah mengatakan mereka membela hak-hak rakyat Baluch, kelompok minoritas etnik yang mereka katakan menghadapi hukuman genosida, atau pembasmian etnik.
Keluarga-keluarga korban pemboman telah mengirim surat pada Zardari untuk meminta "tindakan serius" terhadap Jundullah dan kelompok gerilyawan lainnya, menggemakan permintaan dari beberapa pejabat Iran.
"Kelompok anti-revolusioner ini yang telah diberi perlindungan di negara-negara tetangga seperti Pakistan dan didukung di sana, seharusnya diburu dan ditekan di tanah Pakistan," kata Qolamani Rashid, seorang pejabat senior militer, menurut Fars.
"Pasukan darat Garda Revolusi memiliki kemampuan untuk melakukan ini," katanya, merujuk ke pasukan militer elit Iran.
Seorang anggota komisi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional parlemen mengatakan, Ahad, bahwa "Pakistan sebaiknya diberi tahu" untuk menghancurkan apa yang ia katakan sebagai kamp pelatihan teroris.
"Jika pemerintah Pakistan menolak melakukan langkah-langkah untuk menghancurkan pusat teroris di negara itu, maka Republik Islam akan memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah dan menciptakan iklim tidak aman bagi teroris sebagai pertahanan nasionalnya sendiri," kata Kazem Jalali pada kantor berita setengah resmi Mehr. (*)
Reuters/S008/B002
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
